Browsing SRA-Law by Author "Antikowati"
Now showing items 1-14 of 14
-
Analisis Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia
Libbi Mudhar, Ahmad; Antikowati; Rachmad, Iwan S (UNEJ, 2013)Bergulirnya otonomi daerah sejak tahun 1999 sebagai perwujudan sistem demokrasi di indonesia, telah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah. ... -
ANALISIS YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN (STATELESS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Marliyanto, Rendra; Antikowati; Indrayati, Rosita (UNEJ, 2013)Salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya unsur warga negara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga dari negara lain ... -
IMPLEMENTASI PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA TIDAK TETAP DI PTP NUSANTARA XI (PERSERO) – P.G. DJATIROTO BERDASARKAN PERMENAKER NOMOR 04/MEN/1994
Rosadi, Imron Moh.; Antikowati; Indrayati, Rosita (UNEJ, 2013)Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sehingga hak atas bekerja bagi seseorang adalah hak asasi yang wajib dijunjung tinggi dan ... -
KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN TANGUNG JAWAB WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Setiawan, Andri Arief; Antikowati; Indrayati, Rosita (UNEJ, 2013)Wakil presiden adalah suatu jabatan yang diemban oleh seseorang yang mendapat amanah untuk membantu seorang presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Wakil presiden dipilih juga melalui Pemilihan Umum. Wakil presiden ... -
KAJIAN YURIDIS KEMERDEKAAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS MINIMAL KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
Sofi Yanti, Norista; Antikowati; Indrayati, Rosita (UNEJ, 2014)Independensi kekuasaan kehakiman diartikan sebagai pelaksana peradilan yang bebas dan tidak memihak yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang diajukan ke pengadilan dan merupakan elemen ... -
Kajian Yuridis Pembentukan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Kurniawan Yulianto, Christian; Antikowati; Indrayati, Rosita (UNEJ, 2013)Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa : Status istimewa yang melekat pada DIY merupakan bagian integral dalam sejarah pendirian ... -
Kajian Yuridis Pemekaran Wilayah Kecamatan Dikabupaten Bondowoso Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Antonio Mery, Richo; Antikowati; Atikah, Warah (UNEJ, 2013)Pembentukan Kecamatan dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Dalam usaha mendorong perkembangan wilayah, ... -
Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Wijaya, Hendra; Antikowati; Rachmad, Iwan (UNEJ, 2013)Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 lahir karena adanya permohonan yudicial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin ... -
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 ATAS PEMENUHAN HAK DASAR PENDIDIKAN YANG TIDAK DISKRIMINATIF BERDASARKAN KONSEP HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Hendarjati, Anggri; Antikowati; Arundhati, Budi Gautama (UNEJ, 2013)Pelanggaran Negara atas kewajiban yang telah diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan / atau International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) yang telah ... -
KEABSAHAN STATUS WARGA NEGARA YANG DIPEROLEH SECARA NATURALISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA
Priambodo, David; Indrayati, Rosita; Antikowati (UNEJ, 2013)Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan terletak dijalur perlintasan laut internasional menghubungkan dua samudra yaitu samudra Pasifik dan samudra Indonesia serta di apit oleh dua benua yaitu benua Asia ... -
KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PERDESAAN, PERKOTAAN, DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERKAIT DENGAN TERBITNYA UU NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Tribastian Yanu, Lutvi; Antikowati; Indrayati, Rosita (UNEJ, 2013)Pada masa reformasi telah menggetarkan hampir semua sendi – sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga Pemerintahan dituntut untuk melakuan gerakan reformasi mulai menyentuh aspek fundamental kehidupan bangsa dan ... -
Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Hal Pelanggaran Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Fadillah Alfine, Yohana; Antikowati; Indrayati, Rosita (UNEJ, 2013)Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ... -
PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH (PERATURAN DAERAH) MELALUI MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Sulistyo, Yuri; Antikowati; Indrayati, Rosita (UNEJ, 2013)Penerapan sistem otonomi yang diamanatkan UUD NRI 1945 berimplikasi pada terbaginya kekuasaan pemerintah pusat pada pemerintah daerah, hal tersebut didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. ... -
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Satria Armianto, Trisakti; Antikowati; Indrayati, Rosita (UNEJ, 2013)Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan ...