Browsing UT-Faculty of Law by Subject "PAJAK"
Now showing items 1-6 of 6
-
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pajak (Studi Putusan No. 3839/Pid.Sus/2020/PN Mdn)
(Fakultas Hukum, 2022-04-18)Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pajak berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara ... -
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasca diberlakukan Undang-undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Fakultas Hukum, 2023-02-20)Perubahan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, berimbas pada situasi dan kondisi yang memerlukan pemahaman baru terhadap paradigma hukum di bidang pengelolaan keuangan, tatanan pemerintahan ... -
PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI SEKTOR PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(2015-11-11)Self Assessment system berarti suatu pemungutan pajak yang berarti memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri utang pajaknya. Self assessment system itu mengandung hal yang ... -
Perlindungan Hukum Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terkait Peralihan Hak Milik Atas Tanah
(GUSTI PUTU ENDRA PUTRA, 2023-06-21)BPHTB ialah pajak yang diberikan atas perolehan tanah serta bangunan. Pajak ini termasuk pajak terutang serta dikenakan apabila seseorang memperoleh hak atas tanah maupun bangunan yang dibayar oleh pihak yang memperolehnya ... -
TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN SURAT PAKSA TERHADAP PENANGGUNG PAJAK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK
(2015-11-15)Penagihan pajak dengan surat paksa (yang dilakukan saat ini), berdasarkan pada Undang-undang No.19 Tahun 1959 jo UU No.22 Tahun 1957 yang diubah dengan Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat ... -
WEWENANG PETUGAS PAJAK DALAM PELAKSANAAN PENARIKAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
(2014-01-22)Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara dalam ketentuan pasal 23A Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan pajak dan pungutan layang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan ...