Browsing UT-Faculty of Law by Subject "MAHKAMAH KONSTITUSI"
Now showing items 1-7 of 7
-
HAK UJI MATERIAL UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
(2015-11-19)Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang sangat penting bagi kebutuhan daya dukung proses hukun yang sedang berjalan di Indonesia. Proses hak uji material undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi termuat dalam ... -
KAJIAN YURIDIS NORMATIF PEMILU LEGISLATIF 2009 SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008
(2014-01-25)Skripsi ini membahas masalah mekanisme pengaturan dan penetapan calon terpilih dalam pemilu legislatif 2009 di Indonesia pasca Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008, dengan membandingkannya didasarkan atas Pasal 214 huruf a, ... -
KAJlAN YURlDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI MATERllL PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/ PUU-Il/ 2004)
(2018-04-13)Penulis menyarankan agar supaya para hakim konstitusi mempunyai kemampuan dan menguasai teori-teori penafsiran dengan tujuan agar tidak terjadi penafsiran ganda terhadap UUD, sehingga Hakim Konstitusi harus dipilih dari ... -
KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
(2018-04-13)Dan kesimpulan diatas, dapat disumbangkan beberapa saran yaitu: (1). Rumusan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 yang mengecualikan MA untuk menjadi pihak dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara sebaiknya ... -
KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
(2018-04-16)Dan kesimpulan diatas, dapat disumbangkan beberapa saran yaitu: (1). Rumusan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 yang mengecualikan MA untuk menjadi pihak dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara sebaiknya ... -
Kekuatan Eksekutorial Mahkamah Konstitusi: Pelaksanaan Putusan dalam Hal Pengujian Peraturan Perundang-Undangan
(Fakultas Hukum, 2023-07-03)MK berperan penting dalam melindungi dan mengemban suara rakyat, keberadaannya merupakan jawaban konkrit atas segala permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan ... -
KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMO 072-073/PUU-H/2004 TERHADAP JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
(2015-11-24)putusan Mahkamah Konstitusi merupakan akhir dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tetap pada saat putusan dibacakan serta tidak berlaku surut. Permohonan untuk menguji undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah ...