Fakultas Hukum: Recent submissions
Now showing items 41-60 of 157
-
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2014-07-08)Ide dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, sebenarnya ada hubungannya dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang meninggalkan konsep negara klasik (Negara Penjaga Malam). Dalam kaitan ... -
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORGANISASI MELALUI SARANA HUKUM PIDANA
(2014-07-08)Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Demikian juga dengan kejahatan terorganisasi tidak lepas dari ... -
KEBIJAKAN PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG PASAR MODAL
(2014-07-08)In this development era, especially economic development in Capital Market, corporation is an important element in realising various legal acts, including crime by corporation and its victim. Therefore, the UUPM (Capital ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER (Beberapa Catatan untuk RUU tentang Teknologi Informasi)
(2014-07-08)Perpaduan teknologi informasi, elektronika, komputer, dan telekomunikasi, memungkinkan terbentuknya jaringan telekomunikasi global yang mampu membuat terhubungnya jaringan komputer secara bersamaan di seluruh dunia. ... -
KEBIJAKAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2014-07-08)Apalagi di abad XXI ini, perkembangan dunia perbankan semakin menunjukkan peranan yang penting dalam menunjang pembangunan perekonomian suatu negara. Karena, sesuai dengan perkembangan dalam traksaksi modern yang tidak ... -
IDE PENAYANGAN KORUPTOR DI TELEVISI
(2014-07-08)Mencari alternatif sanksi yang tepat untuk dikenakan terhadap korporasi, Kadish mengajukan alternatif berupa memberikan “cap” jahat kepada korporasi. Menurut Kadish, memberikan cap jahat itu dapat dilakukan seperti ... -
FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2014-07-08)Seiring dengan pesatnya pembangunan di bidang ekonomi (yang meliputi 18 bidang kegiatan ekonomi termasuk lembaga keuangan), maka tidak jarang pula telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang ... -
PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI PENERAPAN STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI MUTU PRODUK PANGAN OLAHAN
(2014-07-08)Produk pangan olahan yang beredar dipasaran belum semuanya memberikan jaminan atas mutu dan keamanan pangan bagi konsumen. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus yang menimpa konsumen akibat mengkonsumsi produk ... -
REKONSTRUKSI KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA
(2014-07-08)Undang-Undang Dasar 1945 (pasca amandemen) tidak jelas mengatur tentang kedudukan dan tata hubungan kerja antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di Indonesia. Pengaturan ketiga lembaga tersebut ... -
KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGGUGURAN KANDUNGAN DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
(2014-07-08)Indonesia adalah negara berkeTuhanan. Agama adalah unsur yang harus ada dalam national and character building. Walaupun telah diatur dalam KUHP tetapi banyak didapati pengguguran kandungan. Tulisan ini hendak ... -
Upaya Hukum mewujudkan ketahanan Pangan melalui Optimalisasi Fungsi dan kewenangan perum bulog
(2014-07-08)Food represent one of the requirement of human being fundamental which must available in enough amount and in good quality. For that purposes governmental mentioned deliver levying of shell of rice or unhulled paddy ... -
Eksistensi Tindak Pidana Adat Bali di Kota Denpasar
(2014-07-08)This title is about the existence of Balinese Adat Crime in Denpasar the location of this research is on Paguyuban Village, sub district of north Denpasar, District of Denpasar bali. The Comprehension of Balinese youth on ... -
OPTIMALISASI PERJANJIAN KERJA BERSAMA SEBAGAI SALAH SATU CARA UNTUK MEMINIMALISIR TERJADINYA MOGOK BURUH
(2014-07-08)Negara Indonesia pada hakekatnya adalah negara hukum. Di dalam batang Tubuh UUD 1945 tidak ditemukan pernyataan eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tetapi penjelasan UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa ... -
Status Hukum Keuangan Negara pada BUMN dalam hubungannnya dengan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi
(2014-07-08)this article tries to discuss the separate state finance in BUMN (National Corporation). From a legal perspective, does the legal status of the state finance., which has a separated position and is managed by National ... -
KEDUDUKAN SAKSI DALAM MENCIPTAKAN PERADILAN PIDANA YANG BEBAS KORUPSI
(2014-07-08)Saksi dalam sistem peradilan pidana dipandang secara fungsional yaitu keterangannya merupakan alat bukti hukum. Pandangan ini terlihat sejak KUHP hingga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kenyataanya saksi ... -
PENGUASAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN KEPEMILIKAN LAHAN MAKAM MODERN
(2014-07-08)Pada masa sekarang ini kebutuhan manusia akan tanah makin terasa sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan kegiatan sektor ekonomi yang semakin pesat, sedangkan tanah hampir tidak pernah mengalami perubahan atau ... -
PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEJAHATAN DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK
(2014-07-08)Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan bangsa Indonesia ke depan. Berdasarkan hal tersebut anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban ... -
PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUDAYA ASLI BANGSA (FOLKLORE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
(2014-07-08)Untuk melindungi folklor milik Indonesia, pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dengan melakukan berbagai macam upaya. Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan perlindungan atas folklor ... -
PEMERIKSAAN TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG MELANGGAR PERATURAN LALU LINTAS JALAN
(2014-07-08)Perkara pelanggaran lalu lintas jalan merupakan perkara pelanggaran tertentu yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu antara lain ialah tidak memenuhi ketentuan ... -
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA
(2014-07-08)Kriminalisasi tindak pidana pencucian uang merupakan paradigma baru dalam mencegah dan memberantas tindak pidana asal, karena objek dari tindak pidana pencucian uang adalah uang ilegal (derty money) yang dihasilkan ...