Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Anak Sebagai Korban (Studi Putusan No 85/Pid.Sus/2018/PN Soe)

Abstract

Perdagangan orang merupakan bentuk perilaku buruk yang dapat merusak fisik maupun harga diri seseorang, khususnya perempuan dan anak yang sangat jarang mendapatkan perhatian dari masyarakat serta pemerintah untuk mendapatkan perlindungan. Perdagangan orang termasuk kedalam suatu tindakan pidana yang testruktur, dimana pelaku tindak pidana ini juga biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu saja tetapi juga sekelompok orang. Tentunya ada berbagai bentuk dari tindak pidana orang dalam penelitian ini. Oleh karenanya dituntut kejelian dari jaksa penuntut umum dan hakim untuk menentukan bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang apa yang dilakukan terdakwa dalam perkara yang mereka tangani. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 85/ Pid.Sus / 2018 / PN Soe . Adapun dua permasalahan yang ingin diangkat yakni: 1) Kesesuaian Pasal yang Didakwaan Oleh JPU dalam Perkara Putusan 85/Pid.Sus/2018/PN Soe dengan Perbuatan Terdakwa, 2) Dasar penjatuhan pidana No 85/Pid.Sus/2018/PN Soe sesuai dengan fakta di persidangan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk Mengetahui pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara putusan No 85/ Pid.Sus / 2018 / PN Soe jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. 2) Untuk Mengetahui dasar penjatuhan pidana No 85/ Pid.Sus / 2018 / PN Soe sesuai dengan fakta yang ada di persidangan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang igunakan penulis dalam penelitian ini pendekatan perundang-perundangan (statute approach). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Penuntut Umum kurang tepat dalam menyusun surat dakwaan terkait dengan unsur pasal yang didakwakan. Apabila ditinjau dari perbuatan terdakwa maka pasal-pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa penuntut umum yaitu: Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO, Pasal 2 Ayat (2) UU TPPO, Pasal 4 UU TPPO, Pasal 6 UU TPPO, dan juga Pasal 19 UU TPPO. Penuntut Umum kiranya kurang memperhatikan adanya kemungkinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang menyebabkan kematian bagi korban yang seharusnya diatur dalam pasal 7 ayat 2. Dan juga jika dilihat Berdasarkan dengan teori-teori serta pertimbangan hakim, alat bukti, barang bukti, keterangan saksi, dan juga keterangan terdakwa, maka dasar penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim sudah tepat untuk menjatuhkan pasal 6 UU TPPO, walaupun hakim mempertimbangkan unsur kematian pada korban.