Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Tranksaksi E-Commerce

Abstract

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada Notaris dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai cyber notary, maka hasil print out sertifikasi dapat dikategorikan dalam dokumen elektronik. Dimana dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek, dokumen elektronik harus memenuhi unsur-unsur keontetikan suatu akta. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif, tahap penelitian, studi kepustakaan, dan analisis deduktif, jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundangundangan. Sertifikasi transaksi yang menggunakan cyber notary adalah sah karena telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara cyber notary dengan tetap memperhatikan unsur-unsur akta otentik