Search
Now showing items 11-20 of 20
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRY) MAKANAN OLAHAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN
(UNEJ, 2013)
Home Industry adalah rumah usaha produk barang/jasa atau juga perusahaan kecil. Menurut Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan yang dimaksud ...
TANGGUNG GUGAT TERHADAP BIRO PERJALANAN ATAS PEMBATALAN PEMBERANGKATAN HAJI PLUS DAN UMROH
(UNEJ, 2012)
Biro perjalanan Haji dan Umroh merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah haji dan umroh. Biro perjalanan Haji dan Umroh adalah usaha ...
Tanggung Jawab Hukum Pengembang Perumahan Akibat Terjadinya Wanprestasi Dari Perjanjian Kepemilikan Rumah Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
(UNEJ, 2013)
Kehidupan manusia tidak terlepas dari sandang, pangan dan papan demi untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Ketiganya merupakan kebutuhan yang sangat berperan sebagai proses manusia bersosialisasi dalam kehidupan ...
TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KELALAIAN PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(UNEJ, 2013)
Pada Zaman ini Pengiriman Barang memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian bangsa. Lancarnya perdagangan melalui pengiriman barang berdampak pada pemerataan pembangunan di seluruh sektor. Pengiriman barang ...
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA WARALABA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT ADANYA PELANGGARAN MUTU PRODUK DAN LAYANAN DALAM BISNIS WARALABA
(UNEJ, 2013)
Waralaba merupakan bagian dari pranata – pranata ekonomi yang kini berkembang dengan pesat, bahkan melintasi batas – batas yurisdiksi negara. Perkembangan ini semakin meningkat dalam suasana dunia yang semakin mengglobal, ...
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA LAYANAN KESEHATAN TERHADAP KERUGIAN PASIEN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
(UNEJ, 2013)
Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yakni dokter dan perawat kepada konsumen kesehatan harus diberikan dengan sebaik – baiknya sesuai dengan standar profesi, stanndar prosedur operasional dan kode etik ...
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(UNEJ, 2013)
Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, juga menganut prinsip putusan final dan mengikat, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tenteng Perlindungan Konsumen dan ...
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRIVATISASI PERUSAHAAN NEGARA (BUMN) YANG DIMILIKI OLEH MODAL ASING DITINJAU DARI AMANAT PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(UNEJ, 2013)
Privatisasi BUMN kepada pihak Modal Asing dinilai “Menggadaikan” nasionalisme Indonesia. Perusahaan Negara (BUMN) tidak lain adalah pihak yang diberikan wewenang khusus untuk mengelola sumber daya vital yang memegang hajat ...
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN KOMERSIAL YANG MEMUAT MATERI PORNOGRAFI DI MEDIA TELEVISI
(UNEJ, 2013)
Media televisi merupakan salah satu media informasi yang dapat menjangkau hampir seluruh kalangan masyarakat. Media televisi memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan media yang lain. Pelaku usaha menyadari hal ...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT ADANYA PENGURANGAN BERAT BERSIH TIMBANGAN PADA PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA
(UNEJ, 2013)
Konsumen selain dilindungi dengan kebijakan hukum juga harus berhati-hati guna meminimalisasi risiko yang harus ditanggung konsumen, terutama dalam pencantuman label mengenai berat bersih timbangan. Dalam melakukan penulisan ...