Search
Now showing items 1-10 of 17
PERLINDUNGAN HUKUM KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(2015-12-03)
Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dimana semuanya berdasar atas hukum dan bukan negara kekuasaan belaka (machstaat). Didalam Undang -Undang Dasar NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 27 I yang mengatur tentang persamaan ...
KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(2015-12-10)
Tindak Pidana Pencucian Uang adalah salah satu bentuk kejahatan modern dimana keberadaannya sangat merugikan kepentingan nasional maupun internasional, pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (derivatife crime) ...
PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK
(2015-12-07)
Pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan model yang tidak dapat
dihindari, dengan meningkatnya kegiatan berbagai bidang mensyaratkan adanya
pelayanan yang cepat dan tepat tanpa mengabaikan kepatutan dan keadilan ...
PERLINDUNGAN HUKUM KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(2015-12-07)
Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dimana semuanya berdasar atas hukum dan bukan negara kekuasaan belaka (machstaat). Didalam Undang -Undang Dasar NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 27 I yang mengatur tentang persamaan ...
MAKNA KEPRIBADIAN YANG TIDAK TERCELA BAGI HAKIM REPUBLIK INDONESIA
(2015-12-07)
Universitas Jember, Tahun 2013. Makna Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia. Pembimbing : Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. dan Pembimbing Anggota : Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
Penelitian tesis ini berjudul ...
SISTEM PEMIDANAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
(2015-12-10)
Anak adalah tunas dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,
mereka menyimpan potensi sekaligus memiliki peran strategis dan mempunyai ciri
dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan ...
i TESIS ASAS PERLINDUNGAN PEKERJA / BURUH DALAM SISTEM ALIH DAYA
(2015-12-07)
Sistem kerja alih daya di Indonesia telah ada dalam sejarah perburuhan di Indonesia dan saat ini telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Namun yang menjadi persoalan adalah pelaksanaan alih daya dalam beberapa ...
Penemuan Hukum Berbasis Hukum Progresif Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2015-12-10)
Secara konstitusional Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan
sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang
dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik ...
PERLINDUNGAN HUKUM KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
(2015-12-10)
Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dimana semuanya berdasar atas
hukum dan bukan negara kekuasaan belaka (machstaat). Didalam Undang-
Undang Dasar NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 27I yang mengatur tentang
persamaan ...
PERWUJUDAN ASAS NETRALITAS BIROKRASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
(2015-12-10)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan
jawaban atas berbagai persoalan mengenai pengelolaan manajemen ASN untuk menghasilkan
pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika ...