• Login
    Search 
    •   Home
    • MASTER THESES (Koleksi Tesis)
    • MT-Science of Law
    • Search
    •   Home
    • MASTER THESES (Koleksi Tesis)
    • MT-Science of Law
    • Search
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Search

    Show Advanced FiltersHide Advanced Filters

    Filters

    Use filters to refine the search results.

    Now showing items 1-10 of 17

    • Sort Options:
    • Relevance
    • Title Asc
    • Title Desc
    • Issue Date Asc
    • Issue Date Desc
    • Results Per Page:
    • 5
    • 10
    • 20
    • 40
    • 60
    • 80
    • 100
    Thumbnail

    PERLINDUNGAN HUKUM KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

    FITRI, ICHA CAHYANING (2015-12-03)
    Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dimana semuanya berdasar atas hukum dan bukan negara kekuasaan belaka (machstaat). Didalam Undang -Undang Dasar NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 27 I yang mengatur tentang persamaan ...
    Thumbnail

    KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA 

    SANJAYA, ADITYA WIGUNA (2015-12-10)
    Tindak Pidana Pencucian Uang adalah salah satu bentuk kejahatan modern dimana keberadaannya sangat merugikan kepentingan nasional maupun internasional, pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (derivatife crime) ...
    Thumbnail

    PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK 

    RIRIK EKO PRASTYO, RIRIK EKO (2015-12-07)
    Pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan model yang tidak dapat dihindari, dengan meningkatnya kegiatan berbagai bidang mensyaratkan adanya pelayanan yang cepat dan tepat tanpa mengabaikan kepatutan dan keadilan ...
    Thumbnail

    PERLINDUNGAN HUKUM KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

    FITRI, ICHA CAHYANING (2015-12-07)
    Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dimana semuanya berdasar atas hukum dan bukan negara kekuasaan belaka (machstaat). Didalam Undang -Undang Dasar NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 27 I yang mengatur tentang persamaan ...
    Thumbnail

    MAKNA KEPRIBADIAN YANG TIDAK TERCELA BAGI HAKIM REPUBLIK INDONESIA 

    ROSYAD, FATKUR (2015-12-07)
    Universitas Jember, Tahun 2013. Makna Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia. Pembimbing : Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. dan Pembimbing Anggota : Dr. Jayus, S.H., M.Hum. Penelitian tesis ini berjudul ...
    Thumbnail

    SISTEM PEMIDANAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA 

    Nofitasari, Solehati (2015-12-10)
    Anak adalah tunas dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mereka menyimpan potensi sekaligus memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan ...
    Thumbnail

    i TESIS ASAS PERLINDUNGAN PEKERJA / BURUH DALAM SISTEM ALIH DAYA 

    PRIHAPSARI, ANINDITHA BUDI (2015-12-07)
    Sistem kerja alih daya di Indonesia telah ada dalam sejarah perburuhan di Indonesia dan saat ini telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Namun yang menjadi persoalan adalah pelaksanaan alih daya dalam beberapa ...
    Thumbnail

    Penemuan Hukum Berbasis Hukum Progresif Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

    Suratno, Sadhu Bagas (2015-12-10)
    Secara konstitusional Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik ...
    Thumbnail

    PERLINDUNGAN HUKUM KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 

    FITRI, ICHA CAHYANING (2015-12-10)
    Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dimana semuanya berdasar atas hukum dan bukan negara kekuasaan belaka (machstaat). Didalam Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 27I yang mengatur tentang persamaan ...
    Thumbnail

    PERWUJUDAN ASAS NETRALITAS BIROKRASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA 

    WATUNGLAWAR, MATIAS NEIS (2015-12-10)
    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan jawaban atas berbagai persoalan mengenai pengelolaan manajemen ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika ...
    • 1
    • 2

    UPT-Teknologi Informasi dan Komunikasi copyright © 2021  Perpustakaan Universitas Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    Repository Universitas Jember
    Repository Institut Pertanian Bogor
    Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
     

     

    Browse

    All of RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Discover

    AuthorFITRI, ICHA CAHYANING (3)CYRILLA NUR ENDAH SULISTYANINGRUM (1)HELMI ZAKI MARDIANSYAH (1)NAIL, MUHAMMAD HOIRU (1)Nofitasari, Solehati (1)PRASTYO, RIRIK EKO (1)PRIHAPSARI, ANINDITHA BUDI (1)RIRIK EKO PRASTYO, RIRIK EKO (1)ROSYAD, FATKUR (1)SANJAYA, ADITYA WIGUNA (1)... View MoreSubjectKeterwakilan (2)Perempuan (2)APARATUR SIPIL (1)ASAS NETRALITAS BIROKRASI (1)Dilakukan oleh anggota TNI (1)Hakim Republik Indonesia (1)HUKUM (1)Hukum Progresif (1)Keadilan Substantif (1)KEKUASAAN KEHAKIMAN (1)... View MoreDate Issued
    2015 (17)
    Has File(s)Yes (17)

    UPT-Teknologi Informasi dan Komunikasi copyright © 2021  Perpustakaan Universitas Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    Repository Universitas Jember
    Repository Institut Pertanian Bogor
    Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta