Browsing MT-Science of Law by Author "HARIANTO, Aries"
Now showing items 1-13 of 13
-
Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 224 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
POESOKO, Sendi Mundingwulan (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-13)Salah satu fasilitas yang diberikan oleh UUHT adalah mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya jika pemberi hak tanggungan (debitor) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Sertifikat Hak ... -
Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Sebagai Pejabat Pemerintah
ADINUGRAHA, Prasetya (2018-07-30)Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, keberadaannya didasarkan pada wilayah kerja di Kecamatan karena jabatannya. Dalam hal yang bersangkutan berkedudukan sebagai kepala wilayah sebagaimana diatur dalam ... -
Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Tumpang Tindih (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 138/K/Tun/2010)
ELVIRA, Rose Linda (2019)Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan yang ... -
Makna Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Guna Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dalam Rangka Penegakan Hukum
SANDI, Jeli (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020)Lahirnya Majelis Kehormatan Notaris sebagai badan yng bertugas sebagai lembaga yang membina serta pelindung jabatan notaris,lembaga tersebut adalah lembaga penganti dari Majelis Pengawas Notaris setelah adanya Putusan ... -
Makna Sehat Rohani Sebagai Syarat Notaris Menjalankan Jabatan
PUSPITASARI, Dyah Ayu (FAKULTAS HUKUM, 2019-07-19)Notaris merupakan suatu profesi mulia (officium nobile), karena sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban baik ... -
Pengenaan Pajak Pada Perjanjian Secara Elektronik Dengan Menggunakan Meterai Elektronik
LINDARTO, Vindy Kurniawan (2019-04-25)Tesis yang disusun berikut ini merumuskan 3 (tiga) permaslahan yang dijelasakan secara rinci, permasalahan tersebut diantaranya adalah dasar pertimbangan hukum dikenakannya suatu pajak dalam sebuah dokumen dengan menggunakan ... -
Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Yang Tidak Mampu Membayar Upah Sesuai Upah Minimum Kabupaten
TITAHELUW, Gerrit Lefrand (2018-11-14)Perkembangan situsi yang berkaitan dengan pekerja dan buruh, mengenai hak dan kewajiban antara keduanya, dapat diambil suatu garis besar yaitu hak dan kewajiban antara Pengusaha dan Pekerja. Timbul suatu polemic yang ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Notaris yang Dibuat dalam Bahasa Asing
NUGRAHADI, Christian (Fakultas Hukum, 2019-07-23)Sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda dan dinyatakan dalam UUD 1945, serta lebih khusus dipertegas lagi di dalam UU No. 24 Tahun 2009 semua produk hukum dan perundangundangan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Waris Yang Dibuat Tanpa Melibatkan Salah Seorang Ahli Waris Karena Alasan Tidak Cakap Hukum
LESTARI, Indra Puji (2019-10-08)Dewasa ini perbuatan melakan hukum sering ditemukan dalam realita kehidupan masyarakat. Dalam pembuatan akta notaris terdapat pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam ... -
Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta
PRIHAPSARI, Aninditha Budi (2018-11-14)Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris, memang banyak muncul ketentuan-ketentuan baru yang harus dijalankan oleh Notaris. Salah satunya adalah kewajiban melekatkan sidik jari didalam Asli akta (minuta), ... -
Prinsip Kepastian Hukum Kewenangan Pembina Yayasan Untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pengurus dan Pengawas Yayasan
SYAH, Zaki Firman (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-24)Makna rapat pembina untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan adalah manifestasi dari Pembina Yayasan yang merupakan organ tertinggi dalam yayasan yang memiliki posisi sentral serta ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak Tax Amnesty
MUKHIDIN, Akhlis (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017-11-01)Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas ... -
PRINSIP PENGAWASAN HUBUNGAN KERJA DI BIDANG PENGUPAHAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH
ANDINI, Megarani Arsyi (2016-08-05)Sistem pengawasan upah dan pesangon merupakan masalah yang sangat krusial, kebijakan yang kurang adil, wajar, dan professional terhadap upah dan pesangon dapat menimbulkan lingkungan kerja yang berujung pada suatu ...