Search
Now showing items 441-450 of 467
Pembatalan Sertifikat Pengganti Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 52/G/10/PTUN.MTR
(Fakultas Hukum, 2021-11-18)
Salah satu tanda bukti kepemilikan tanah bagi setiap warga Negara
Indonesia adalah berupa sertifikat tanah. Arti Sertifikat menurut Pasal 32 Ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran ...
Akibat Hukum Penolakan Permohonan Paten Oleh Komisi Banding Paten Terhadap Mesin Tipe Pelana Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Analisa Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-paten/2019/PN.niaga.jkt.PST)
(Fakultas Hukum, 2021-05-04)
Pengertian dari paten sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten yaitu hak eksklusif yang
diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi ...
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Uang Berbasis Financial Technology
(Fakultas Hukum, 2021-09-28)
Di Indonesia financial technology diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun dalam pelaksanaannya terdapat 2
potensi ...
Tinjauan Yuridis Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Fakultas Hukum, 2021-10-26)
Menurut Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dengan pemberian surat tanda
bukti hak atas bidang-bidang tanah yaitu dengan diterbitkannya sertifikat hak ...
Tinjauan Yuridis Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Fakultas Hukum, 2021-10-26)
Menurut Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dengan pemberian surat tanda
bukti hak atas bidang-bidang tanah yaitu dengan diterbitkannya sertifikat hak ...
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Perspektif Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Fakultas Hukum, 2021-08-27)
Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius.
Persoalannya bukan hanya bersifat translokal, namun sudah melingkupi wilayah,
nasional (negara itu sendiri), transnasional sosial (antar berbagai ...
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang atas Pajak Pertambangan Pasir
(FAKULTAS HUKUM, 2021-07-23)
Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan definisi baliwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengantur dan mengurus sendiri urusan ...
Kekuatan Yuridis Surat Girik Dibandingkan Sertifikat Wakaf Sebagai Bukti Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/PTA.Bdg)
(Fakultas Hukum, 2020-10-27)
Dalam hal ini dikaji tentang surat bukti kepemilikan hak atas tanah berupa girik. Girik ini bukanlah sertifikat kepemilikan tanah, melainkan hanya sebuah surat pertanahan yang menunjukkan penguasaan lahan untuk keperluan ...
Analisis Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Kajian Putusan Nomor 285/pid.sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/pid.sus/2017/PN.NJK)
(Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum 2020, 2020-03-12)
Aborsi merupakan bentuk tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai
kejahatan terhadap nyawa. Aborsi kerap dikatakan sebagai fenomena terselubung,
sebab fakta menunjukkan bahwa kasus aborsi sering ditemukan masyarakat ...
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sirkuit Grand Prix Motorcycle Racing (MotoGP) Mandalika di Nusa Tenggara Barat
(Fakultas Hukum, 2021-11-04)
Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan
ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kabupaten Lombok
Tengah merupakan salah satu kabupaten yang sedang melakukan pembangunan ...