Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 5392-5411 of 5997
-
TANGGUNG JAWAB YURIDIS PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN BANYUWANGI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH TERHADAP PEMADAMAN SECARA TIBA-TIBA ( JURIDICAL RESPONSIBILITY OF PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUTION SERVICE AREA EAST JAVA AT BANYUWANGI IN THE PURCHASE AGREEMENT OF THE MEDIUM VOLTAGE ELECTRICAL POWER TO THE EXTINCTION OF A SUDDEN )
(2013-12-02)Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu apakah PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Banyuwangi diperbolehkan melakukan pemadaman terkait dengan isi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Tegangan Menengah, bagaimana tanggung jawab ... -
Tanggung jawab yuridis terhadap pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dalam pemberian jaminan hari tua bagi karyawan PDAM kabupaten Jember
(2015-12-07)PT. Jamsostek (persero) dapat meningkatkan produktifitas kerja karyawan karena dalam pelaksanaan lebih transparan dibanding sebelum diikutinya program jamsostek tersebut PDAM mengadakan sendiri program tabungan hari tua ... -
Tanggung Jawab Yuridis Terhadap Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Pemberian Jaminan Hari Tua Bagi Karyawan Pdam Kabupaten Jember
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006-02-28)Penelitian Ini Menjelaskan Tentang Tata Cara Pembelian Jaminan Di Hari Tua Di Pdam Jember, Tanggung Jawab Pdam Jember Terhadap Pelaksanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pengaruh Pelaksanaan Jaminan Di Hari Tua Terhadap ... -
TANGGUNG JAWAB YURIDIS UNDERWRITER (PETUGAS DINAS LAPANGAN) TERHADAP PROSES SELEKSI CALON TERTANGGUNG DI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PT. EQUITY LIFE INDONESIA CABANG DENPASAR
(2015-11-16)Layak atau tidaknya seseorang menjadi calon tertanggung didalam perusahaan asuransi harus melalui proses penyeleksian dari petugas asuransi, jika terjadi klaim yang menyangkut kekeliruan dalam proses underwriting maka ... -
TANGGUNG PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT NOTARY ACCOUNTABILITY OF DECLARATION DECISION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SKRIPSI GUGAT NOTARIS DALAM UMUM PEMEGANG SAHAM
(2013-12-05)Rapat umum pemegang saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh suatu Perseroan, merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan Perseroan. RUPS dalam prakteknya dituangkan dalam ... -
Tanggung-Jawab Hukum Suami terhadap Anak dan Mantan Istri setelah Terjadinya Perceraian (Persepektif Hukum Islam)
(FAKULTAS HUKUM, 2019-07-18)Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, didalam rumah tangga itu seharusnya tercipta hubungan harmonis antara seorang suami dengan istri beserta anggota keluarganya yang saling ... -
TANGGUNG-JAWAB YURIDIS AYAH BIOLOGIS YANG TIDAK TERIKAT DALAM SUATU PERKAWINAN (Studi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 935 K/PDT/1998)
(2017-12-20)Tujuan penulisan skripsi ini secara umum yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dari secara khusus yaitu untuk menjawab apa yang menjadi ... -
TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS PERBUATAN BIDAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA DIRI PASIEN
(2014-03-21)Bentuk perbuatan bidan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien adalah perbuatan bidan yang tidak berdasarkan pada standar profesi, standar kompetensi kebidanan, standar asuhan kebidanan dan kode etik profesi bidan. ... -
TANGGUNGJAWAB HUKUM KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MASYARAKAT (LKMM) NURUL HUDA DUSUN GUJURAN BARAT DESA SUCOPANGEPOK KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER
(2014-01-25)Kemiskinan terjadi di seluruh dunia telah menjadi bagian di setiap Negara. Salah satu wujud yang terjadi yaitu di Negara Indonesia. Negara Indonesia memberikan berbagai solusi untuk mengentaskan suatu kemiskinan. Salah ... -
Tanggungjawab Hukum Penyedia Jasa Wahana Bermain Yang Merugikan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(2020)Skripsi ini memiki dua tujuan penulisan yaitu tujuan umum dan dan tujuan khusus; manfaat penelitian; serta metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif (legal research). ... -
TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PENJUALAN HAK ATAS TANAH MILIK ORANG LAIN TANPA SURAT KUASA YANG SAH UNTUK MENJUAL (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1137.K/Pdt/2005)
(2014-01-24)Persoalan tanah di Indonesia sangat banyak, hal ini dikarenakan tanah merupakan kehidupan pokok bagi manusia. Salah satu persoalan yang dihadapi adalah mengenai penjualan tanah. Dalam penjualan tanah yang harus diperhatikan ... -
Tanggungjawab Istri sebagai Ahli Waris Terhadap Utang Suami yang Telah Meninggal Dunia
(2019-09-13)Utang yang dimiliki oleh seseorang (debitur) haruslah dibayarkan kepada orang yang memberikan utang (kreditur). Utang tersebut pun haruslah tetap dibayarkan walaupun debitur meninggal dunia. Pada kasus ini seorang suami ... -
Tanggungjawab Perusahaan Swasta terhadap Distribusi Minyak dan Gas Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-07-27)Minyak dan gas bumi merupakan jenis sumber daya alam yang tak terbarukan dan harus dikelola dengan baik serta tepat sasaran. Proses pengelolaan hingga niaga minyak dan gas bumi tidak lepas dari peran perusahaan energi ... -
Tarif Layanan Suara Rp.1,- Oleh Operator Selular Indosat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha
(2019-04-25)Perkembangan dan kemajuan perekonomian saat ini begitu pesat, hal tersebut berpengaruh dengan persaingan usaha dalam dunia usaha yang banyak menimbulkan persaingan usaha. Di Indonesia sendiri sudah banyak berdiri perusahaan ... -
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI PT. KERETA API (Persero) DAOP IX JEMBER KHUSUSNYA DI KABUPATEN JEMBER
(2015-12-28)UNTUK MASA YANG AKAN DATANG DIHARAPKAN PT. KERETA API (Persero) DAOP IX JEMBER MENGIKUTI PERKEMBANGAN PERPAJAKAN DENGAN CARA MENGIKUTI PELATIHAN ATAU PENYULUHAN YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP), SEHINGGA ... -
TATA RUANG PERKOTAAN (Studi Tentang Perencanaan Tata Ruang di Kota Banyuwangi)
(2015-10-07)Pentingnya penataan ruang karena disana akan menyangkut perkembangan, kemakmuran, kesejahteraan bahkan efek negatif yang ditimbulkan baik itu angka kejahatan, kecelakaan bahkan lingkungan masyarakat sekitarnya menjadi ... -
Tender Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) pada Satker Dinas PUPR Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018 (Studi Putusan KPPU Nomor 35/KPPU-I/2020)
(Fakultas Hukum, 2022-12-07)Tercapainya cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menetapkan ... -
Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2018)
(FAKULTAS HUKUM, 2020-02-04)Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan ... -
Tender Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Di Dinas Perrkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha
(2019-08-19)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tender Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 mulai dari proses, pelaksanaan hingga hasilnya. Dalam ... -
TENDER PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SD/SDLB DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO JAWA TIMUR (KAJIAN PUTUSAN KPPU NOMOR 16/KPPU-L/2014)
(2017-01-12)Beragamnya praktek persekongkolan dalam tender yang terjadi dilapangan dapat menghalangi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lainnya. Persekongkolan dalam Tender ...