Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 2501-2520 of 6325
-
Kesesuaian Akad Rahn Tasjily dalam Transaksi Gadai Tanah di Pegadaian Syariah
(FAKULTAS HUKUM, 2019-04-04)Rahn Tasjily merupakan sebuah akad dalam ekonomi Syariah yang ada dalam lingkup Rahn. Menurut Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Rahn Tasjily disebut juga dengan Rahn Ta’mini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hukm adalah jaminan dalam ... -
Kesesuaian Asas Universalitas dalam Produk Qordhul Hasan pada Bank Syariah
(Fakultas Hukum, 2022-11-22)Bank syariah hadir ditengah banyaknya bank dengan sistem konvensional di Indonesia. Salah satujuan bank dengan prinsip syariah ini dihadirkan adalah sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dalam ... -
Kesesuaian Asas Universalitas dalam Produk Qordhul Hasan pada Bank Syariah
(Hukum, 2022-11-22)Bank syariah hadir ditengah banyaknya bank dengan sistem konvensional di Indonesia. Salah satujuan bank dengan prinsip syariah ini dihadirkan adalah sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dalam ... -
Kesesuaian Kerjasama Pemeliharaan Sapi DI Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Dengan Akad Mudharabah
(Fakultas Hukum, 2019)Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 31 ayat (1) menjelaskan bahwa peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang ... -
KESESUAIAN KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI dI DESA LEMBAH KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO DENGAN AKAD MUDHARABAH
(2019-09-23)Pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama yakni bentuk kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Secara singkat kerjasama diawali dengan adanya dua pihak yakni pemilik modal ... -
KESETARAAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) (Studi terhadap perjanjian waralaba Kebab Turki Baba Rafi)
(2014-01-24)Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni sebagai syarat akademis guna memenuhi kewajiban menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan ... -
KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PERDESAAN, PERKOTAAN, DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERKAIT DENGAN TERBITNYA UU NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
(2014-04-15)Rumusan Masalah meliputi : (1) bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi pelimpahan pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan, perkotaan dan BPHTB setelah diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah ... -
Ketentuan Import Produk Hortikultura, Hewan Dan Produk Hewan Indonesia (Studi Kasus Sengketa Perdagangan Internasional antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Selandia Baru)
(2018-08-01)Indonesia sebagai subjek dalam perdagangan internasional membuat Indonesia untuk bergabung dengan organisasi perdagangan Internasional yaitu World Trade Organization yang disingkat denganWTO yang bertujuan untuk memberikan ... -
KETENTUAN PEMBERIAN FASILITAS PERIZINAN IMPOR KEPADA INVESTOR BERDASARKAN ASAS “EFISIENSI BERKEADILAN” UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
(2017-10-03)Indonesia merupakan negara yang menjadi tujuan investor untuk berinvestasi, semakin tingginya tingkat investasi di Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga membuat pemerintah bekerja keras untuk ... -
Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Partai Politik di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2021-07-09)Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terus mejadi polemik yang diperdebatkan oleh berbagai kalangan karena akan menghilangkan hak konstitusional partai politik dalam ... -
Keterkaitan Promo Gojek dengan Konsep Predatory Pricing dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
(2019-09-02)Era modem seperti ini banyak mempergunakan teknologi komunikasi untuk mencari keuntungan khususnya dalam bidang usaha, salah satunya yaitu transportasi online yang di kembangkan oleh gojek. Namun pelaku usaha tidak boleh ... -
Keterlambatan Notifikasi Akuisisi PT Wana Bhakti Sukses Mineral Oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk (Studi Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020)
(Fakultas Hukum, 2022-07-05)Perkembangan dunia bisnis yang sangat cepat membuat suatu perusahaan memerlukan evaluasi kinerja dan membuat strategi untuk menambah kapabilitas perusahaan, sehingga perusahaan mampu menghadapi persaingan-persaingan ... -
Keterlambatan Notifikasi Akuisisi PT Wana Bhakti Sukses Mineral Oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk (Studi Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020)
(Fakultas Hukum, 2022-07-05)Perkembangan dunia bisnis yang sangat cepat membuat suatu perusahaan memerlukan evaluasi kinerja dan membuat strategi untuk menambah kapabilitas perusahaan, sehingga perusahaan mampu menghadapi persaingan-persaingan ... -
Keterlambatan Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Mitra Melati Oleh Tertanggung Akibat Overmacht
(Fakultas Hukum, 2024-02-05)Indonesia menghadapi wabah Covid-19 dan menerima peringatan dari WHO untuk menerapkan lockdown. Dampak pandemi mencakup PHK sebagian di beberapa lingkungan kerja dan di sektor wirausaha, yang mengakibatkan ketidakmampuan ... -
Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Mutiara Mitra Bersama Oleh PT Nirvana Property Studi Putusan 08 KPPUM 2017
(Fakultas Hukum, 2021-07-19)Dunia usaha merupakan salah satu faktor penting dalam memajukan negara. Sehingga di era yang semakin modern saat ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan baru bermunculan yang mengakibatkan persaingan usaha semakin ... -
Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd. dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-M/2020)
(Fakultas Hukum, 2022-09-28)Perekonomian merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah negara. Untuk memaksimalkan perekonomian, berbagai langkah dilakukan untuk mewujudkan kondisi yang kondusif serta efisien yakni dengan adanya persaingan usaha. ... -
Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Bina Husada Gemilang Oleh PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 12/KPPU-M/2022)
(Fakultas Hukum, 2023-12-07)Di era perkembangan industri 4.0 ini, perdagangan bebas di antara perusahaan semakin ketat terjadi sehingga mendorong banyak perusahaan untuk dapat mengembangkan strategi agar mampu mengembangkan bisnis mereka salah satunya ... -
Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Kusumasentral Kencana oleh PT Inter Sarana Prabawa
(Fakultas Hukum, 2023-12-15)Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui ratio decidendi dari Putusan Nomor 10/KPPU-M/2021 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Kusumasentral kencana oleh PT Inter Sarana Prabawa dan ... -
Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Rimba Utara oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (Kajian Putusan KPPU Nomor 20/KPPU-M/2020)
(Fakultas Hukum, 2023-06-05)Pengambilalihan saham adalah bisnis yang mampu menyebabkan praktik monopoli, atau persaingan usaha tidak sehat dan mampu juga menguntungkan perusahaan tersebut eksistensi ratio legis tersebut memberikan menyampaikan alasan ... -
Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Prima Top Boga Oleh PT. Nippon Indosari Corp Tbk Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
(ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM FAKULTAS HUKUM, 2020)Banyaknya perusahaan baru yang membuat para pelaku usaha berlombalomba untuk meningkatkan skala perusahaan. Hal tersebut menjadikan dunia persaingan usaha semakin sangat ketat. Dalam dunia bisnis adalah hal yang wajar jika ...