Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 2501-2520 of 5995
-
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENYELESAIKAN SENGKETA PERJANJIAN KEAGENAN DI BIDANG ASURANSI (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 7 Juni 2004 Nomor : 08 K/N/2004)
(2014-01-24)Sebuah perusahaan yang lalai memenuhi kewajibannya dapat dinyatakan pailit menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Didalam kasus perusahaan asuransi jiwa PT. Prudential life Assurance tersebut ... -
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENYELESAIKAN SENGKETA PERJANJIAN KEAGENAN DI BIDANG ASURANSI (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 7 Juni 2004 Nomor : 08 K/N/2004)
(2013-12-03)Sebuah perusahaan yang lalai memenuhi kewajibannya dapat dinyatakan pailit menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Didalam kasus perusahaan asuransi jiwa PT. Prudential life Assurance tersebut ... -
Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Berwibawa dan Bermartabat
(2020)Komisi Yudisial merupakan lembaga yang terbentuk atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga pada tahun 2001 yang tertuang pada pasal 24B, sebagai dampak politik pasca amandemen. ... -
KEWENANGAN PENGELOLA HARTA WAKAF (NAZHIR) DALAM MENGURUS HARTA WAKAF (Studi Putusan Nomor : 668/Pdt.G/2011/PA.JB)
(2014-10-29)yang sudah meninggal dalam mengelola wakaf tidak berwenang atas harta wakaf, karena ahli waris nazhir tidak dengan sendirinya dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya. Nazhir dalam melaksanakan tugas dan tanggung ... -
KEWENANGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH
(2013-12-04)Di era reformasi kesadaran dan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi norma ajaran Islam melalui kekuasaan (legislasi) semakin tumbuh. Pengadilan Agama sebagai salah satu aparat penegak keadilan di Indonesia ... -
Kewenangan Relatif Dalam Mengadili Perkara Perdata Pada Peradilan Umum (
(2005-12-19)Garis besar skripsi ini berisikan tentang konsekuensi yuridis yang munculbagi pokok perkara adanya eksepsi mengenai kewenangan relatif kepada pengadilan yang memeriksa perkara tersebut, baik jika eksepsi ini diterima maupun ... -
Kewenangan Relatif Pengadilan dalam Perkara Gugatan Wanprestasi (Studi Putusan No.21/PDT.G/2020/PN.Srh)
(Fakultas Hukum, 2022-12-21)Tujuan studi ini untuk mengkaji terkait implementasi kewenangan relatif pengadilan negeri khususnya pada perkara gugatan wanprestasi yang mana objek dari wanprestasi ini berada di wilayah yang tidak sama dengan pihak ... -
Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Pemilu Sebagai Aparat Penegak Hukum Non Yustisial
(FAKULTAS HUKUM, 2020-07-07)Suatu hal yang menarik untuk dikaji lagi secara lebih mendalam khususnya mengenai sinergitas antara POLRI dan Satpol PP dalam pengamanan PEMILU. karena sejatinya, Satpol PP merupakan aparat penegak hukum Non Yustisial ... -
Kewenangan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2019-11-27)Tantangan pembangunan nasional kedepan akan banyak diwarnai oleh pentingnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia berkualitas sangat menentukan hari depan bangsa. ... -
KLAUSUL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DAPAT MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE
(2014-01-23)Pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan setelah putusan arbitrase tersebut berkekuatan hukum tetap dengan disahkan oleh ketua pengadilan negeri dimana arbitrase dilakukan, sedangkan untuk arbitrase internasional di ... -
KLAUSULA ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) CABANG JEMBER
(2013-12-25)Lembaga pembiayaan konsumen (consumers finance) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan pembayaran angsuran secara berkala. Sistem Pembiayaan konsumen ... -
KLAUSULA ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) CABANG JEMBER
(2014-01-21)Lembaga pembiayaan konsumen (consumers finance) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan pembayaran angsuran secara berkala. Sistem Pembiayaan konsumen ... -
KOMBINASI SISTEM PRESIDENSIIL DENGAN SISTEM MULTI PARTAI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
(2014-01-24)Salah satu aspek yang menentukan penyelenggaraan negara adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Sistem pemerintahan menunjuk pada pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara, khususnya ... -
KOMBINASI SISTEM PRESIDENSIIL DENGAN SISTEM MULTI PARTAI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
(2013-12-18)Salah satu aspek yang menentukan penyelenggaraan negara adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Sistem pemerintahan menunjuk pada pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara, khususnya ... -
Komparasi Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektronik Dengan Rokok Konvensional Tembakau Di Indonesia
(2019-09-03)Tanaman tembakau dalam bentuk rokok diperkenalkan oleh Belanda, yang kemudian menyebar pada kalangan bangsawan kerajaan kemudian juga sampai kepada masyarakat. Ditengah perkembangan teknologi yang semakin maju, kini ... -
Kompetensi Absolut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2017/Pn Rap)
(Fakultas Hukum, 2023-08-21)Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk dalam rangka menyediakan wadah alternatif bagi konsumen yang ingin menggugat pelaku usaha atas dasar kerugian yang dialaminya. Seiring dengan perkembangan peraturan ... -
KOMPETENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 200 K/Pdt.Sus/2012)
(2014-10-29)Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan memahami kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, untuk menkaji dasar keberatan yang dilakukan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) terhadap putusan ... -
KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA SURAT PERMOHONAN PAILIT ATAS PUTUSAN ARBITRASE YANG BELUM DILAKSANAKAN (Studi Kasus Putusan No. 80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst)
(2015-11-25)Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya menyatakan menolak permohonan pailit yang memuat klausula arbitrase yang diajukan oleh PT. Trakindo terhadap PT. Hotel Sahid dinilai tidak memenuhi tuntutan dari pemohon ... -
Kompetensi Peradilan Militer Dalam Tindak Pidana Penganiayaan
(2019-04-05)Sampai saat ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal melakukan tindak pidana tetap tunduk pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 yang menentukan secara khusus tindak pidana yang terdakwanya adalah anggota TNI diadili ... -
KOMPETENSI PTUN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA DI DESA PETUNG KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER (Studi Kasus Perkara PTUN No. 06/G.TUN/2002/PTUN.SBY)
(2017-11-29)Amar pokok putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ialah menyatakan batal sertifikat hak atas tanah Nomor 120/Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. ...