Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 2493-2512 of 5997
-
KEWENANGAN PEMERINTAH MEMBINA KOPERASI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PEREMPUAN KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (PERKASSA) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN
(2013-12-03)Pemerintah berperan penting dalam pembinaan koperasi Indonesia. Dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (LN Republik Indonesia No 116 TLN Republik Indonesia No 3502 Th 1992) terdapat beberapa pasal ... -
Kewenangan Pemerintah Membina Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Perempuan Keluarga Sehat Dan Sejahtera (Perkassa) Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
(2014-01-24)Pemerintah berperan penting dalam pembinaan koperasi Indonesia. Dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (LN Republik Indonesia No 116 TLN Republik Indonesia No 3502 Th 1992) terdapat beberapa pasal ... -
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH
(2018-04-13)Pemerintah harus segera mengatur tentang hal penyelesaian sengketa dalam kegiatan usaha Lembaga Ekonomi Syariah (LES) yang didalamnya termasuk bank syariah dalam suatu peraturan perundang-undangan disertai peraturan ... -
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH
(2018-04-16)Pemerintah harus segera mengatur tentang hal penyelesaian sengketa dalam kegiatan usaha Lembaga Ekonomi Syariah (LES) yang didalamnya termasuk bank syariah dalam suatu peraturan perundang-undangan disertai peraturan ... -
KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA PEMBATALAN PUTUSAN BANI
(2014-01-23)Suatu putusan dari badan arbitrase, dapat diajukan pembatalan, akan tetapi putusan arbitrase menurut sifatnya, dan kesepakatan para pihak dalam kontrak pada umumnya, tidak dimungkinkan untuk dilakukan banding. Putusan ... -
KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA PEMBATALAN PUTUSAN BANI
(2013-12-05)Suatu putusan dari badan arbitrase, dapat diajukan pembatalan, akan tetapi putusan arbitrase menurut sifatnya, dan kesepakatan para pihak dalam kontrak pada umumnya, tidak dimungkinkan untuk dilakukan banding. Putusan ... -
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA PERKARA UPAH TENAGAKERJA YANG BELUM TERBAYAR
(2013-12-16)Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus permohonan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang dan memeriksa perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam Putusan ... -
Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Kepailitan ( Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/Pdt.Sus/2012 )
(2014-07-14)Hasil dari penenelitian skripsi berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya : 1) Premi asuransi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko kepada penanggung, ... -
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENYELESAIKAN SENGKETA PERJANJIAN KEAGENAN DI BIDANG ASURANSI (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 7 Juni 2004 Nomor : 08 K/N/2004)
(2014-01-24)Sebuah perusahaan yang lalai memenuhi kewajibannya dapat dinyatakan pailit menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Didalam kasus perusahaan asuransi jiwa PT. Prudential life Assurance tersebut ... -
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENYELESAIKAN SENGKETA PERJANJIAN KEAGENAN DI BIDANG ASURANSI (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 7 Juni 2004 Nomor : 08 K/N/2004)
(2013-12-03)Sebuah perusahaan yang lalai memenuhi kewajibannya dapat dinyatakan pailit menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Didalam kasus perusahaan asuransi jiwa PT. Prudential life Assurance tersebut ... -
Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Berwibawa dan Bermartabat
(2020)Komisi Yudisial merupakan lembaga yang terbentuk atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga pada tahun 2001 yang tertuang pada pasal 24B, sebagai dampak politik pasca amandemen. ... -
KEWENANGAN PENGELOLA HARTA WAKAF (NAZHIR) DALAM MENGURUS HARTA WAKAF (Studi Putusan Nomor : 668/Pdt.G/2011/PA.JB)
(2014-10-29)yang sudah meninggal dalam mengelola wakaf tidak berwenang atas harta wakaf, karena ahli waris nazhir tidak dengan sendirinya dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya. Nazhir dalam melaksanakan tugas dan tanggung ... -
KEWENANGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH
(2013-12-04)Di era reformasi kesadaran dan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi norma ajaran Islam melalui kekuasaan (legislasi) semakin tumbuh. Pengadilan Agama sebagai salah satu aparat penegak keadilan di Indonesia ... -
Kewenangan Relatif Dalam Mengadili Perkara Perdata Pada Peradilan Umum (
(2005-12-19)Garis besar skripsi ini berisikan tentang konsekuensi yuridis yang munculbagi pokok perkara adanya eksepsi mengenai kewenangan relatif kepada pengadilan yang memeriksa perkara tersebut, baik jika eksepsi ini diterima maupun ... -
Kewenangan Relatif Pengadilan dalam Perkara Gugatan Wanprestasi (Studi Putusan No.21/PDT.G/2020/PN.Srh)
(Fakultas Hukum, 2022-12-21)Tujuan studi ini untuk mengkaji terkait implementasi kewenangan relatif pengadilan negeri khususnya pada perkara gugatan wanprestasi yang mana objek dari wanprestasi ini berada di wilayah yang tidak sama dengan pihak ... -
Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Pemilu Sebagai Aparat Penegak Hukum Non Yustisial
(FAKULTAS HUKUM, 2020-07-07)Suatu hal yang menarik untuk dikaji lagi secara lebih mendalam khususnya mengenai sinergitas antara POLRI dan Satpol PP dalam pengamanan PEMILU. karena sejatinya, Satpol PP merupakan aparat penegak hukum Non Yustisial ... -
Kewenangan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2019-11-27)Tantangan pembangunan nasional kedepan akan banyak diwarnai oleh pentingnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia berkualitas sangat menentukan hari depan bangsa. ... -
KLAUSUL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DAPAT MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE
(2014-01-23)Pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan setelah putusan arbitrase tersebut berkekuatan hukum tetap dengan disahkan oleh ketua pengadilan negeri dimana arbitrase dilakukan, sedangkan untuk arbitrase internasional di ... -
KLAUSULA ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) CABANG JEMBER
(2013-12-25)Lembaga pembiayaan konsumen (consumers finance) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan pembayaran angsuran secara berkala. Sistem Pembiayaan konsumen ... -
KLAUSULA ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) CABANG JEMBER
(2014-01-21)Lembaga pembiayaan konsumen (consumers finance) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan pembayaran angsuran secara berkala. Sistem Pembiayaan konsumen ...