Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 2461-2480 of 6315
-
Kepastian Hukum Terhadap Merek Dagang yang Belum Melakukan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2022/PN. Niaga Jkt.Pst).
(Fakultas Ilmu Hukum, 2023-11-03)Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa untuk memperoleh hak atas merek maka merek tersebut harus di daftarkan terlebih dahulu pada Direktorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi ... -
Kepastian Hukum Terhadap Notaris Yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara
(Fakultas Hukum, 2021-10-27)Keberadaan seorang notaris dirasa sangat penting dan dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena masyarakat memerlukan seseorang yang pendapatnya sanggup dipercaya dan tandatangan yang dibubuhkan menghasilkan ... -
Kepastian Hukum Terhadap Pencipta Lukisan dalam Aplikasi Pinterest
(Fakultas Hukum, 2023-06-15)Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan ... -
Kepastian Hukum terhadap Term and Conditions pada Aplikasi Bumble: Dating, Friends & Bizz
(Fakultas Hukum, 2023-06-13)Aplikasi kencan online banyak diminati oleh masyarakat dunia, salah satunya aplikasi Bumble: Date, Friend & Bizz yang selanjutnya disebut dengan Bumble. Aplikasi ini mulai marak digunakan oleh kalangan remaja khususnya ... -
Kepastian Hukum Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Akibat Belum Terbitnya Peraturan Pelaksanaan Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020)Belum terbitnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tentu saja memberikan akibat hukum, seperti ketidakpastian hukum dalam implementasi kewajiban pelaku usaha dalam perkebunan ... -
Kepemilikan Satuan Rumah Susun Berdasarkan Undangundang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
(2018-11-16)Kebutuhan tempat tinggal di kota-kota besar berbanding yang terbalik dengan ketersediaan lahan/tanah, untuk itu pembangunan perumahan menjadi masalah yang kompleks. -
Kepemilikan Bangunan Rumah Susun Yang Berstatus Hak Guna Bangunan DI Atas Tanah Hak Pengelolaan
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-01-16)Perumahan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut akan perumahan dan permukiman pemerintah dihadapkan dalam permasalahan ... -
Kepemilikan Bangunan Rumah Susun Yang Berstatus Hak Guna Bangunan DI Atas Tanah Hak Pengelolaan
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-01-16)Perumahan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut akan perumahan dan permukiman pemerintah dihadapkan dalam permasalahan ... -
Kepemilikan Bangunan Rumah Susun Yang Berstatus Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan
(FAKULTAS HUKUM, 2020-01-16)Perumahan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut akan perumahan dan permukiman pemerintah dihadapkan dalam permasalahan ... -
Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Nominee
(2019-05-06)Warga negara asing dapat mempunyai hak atas tanah di Indonesia, tetapi hanya terbatas, yakni hanya boleh dengan status hak pakai, tidak boleh jenis lain, dimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 ... -
Kepemilikan Hak Atas Tanah Pertanian Secara Absente Karena Pewarisan
(Fakultas Hukum, 2023-01-10)Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditemukannya kepemilikan tanah pertanian secara absente karena pewarisan di Kabupaten Jember. Sedangkan larangan kepemilikan tanah absente sudah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) ... -
Kepemilikan Hak Guna Bangunan Oleh Persekutuan Komanditer Berdasarkan Surat Edaran No. 2/SE- HT.02.01/VI/2019 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Untuk Persekutuan Komanditer (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP)
(FAKULTAS HUKUM, 2020-03-06)Hak guna bangunan diatur dalam Pasal 35 – 40 UUPA. Pengertian dari hak guna bangunan menurut Pasal 35 UUPA ialah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri selama jangka ... -
KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN OLEH WARGA NEGARA ASING
(2018-07-04)Kebutuhan tempat tinggal di kota-kota besar berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan/tanah untuk pembangunan perumahan. Menyiasati problema tersebut beberapa kota besar di dunia, termasuk kota-kota besar di Indonesia, ... -
KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN OLEH WARGA NEGARA ASING
(2018-07-04)Kebutuhan tempat tinggal di kota-kota besar berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan/tanah untuk pembangunan perumahan. Menyiasati problema tersebut beberapa kota besar di dunia, termasuk kota-kota besar di Indonesia, ... -
Kepemilikan Tanah Diatas Tanah Sempadan Sungai Yang Telah Bersertifikat Hak Milik Atas Tanah Ownership of Land Above River Border Land That Has Certified Ownership to Land
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER, 2020-12-10)Tanah sempadan sungai atau yang biasa dikenal dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan ... -
Kepemilikan Tanah Keraton Kasepuhan Cirebon Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER, 2019)Penulisan skripsi ini adalah pertama, kepemilikan tanah Keraton Kasepuhan Cirebon setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ... -
Kepentingan pihak ketiga mengajukan permohonan praperadilan dalam perkara korupsi: Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. No. 4-PK/Pid/2000
(2015-12-18)Upaya pemberantasan korupsi harus tetap pada koridor hukum yaitu menghargai hak asasi manusia yang perwujudannya berdasar pada asas praduga tak bersalah. -
KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMO 072-073/PUU-H/2004 TERHADAP JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
(2015-11-24)putusan Mahkamah Konstitusi merupakan akhir dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tetap pada saat putusan dibacakan serta tidak berlaku surut. Permohonan untuk menguji undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah ... -
Keragaan Fenotipe Tanaman Jagung Hasil Persilangan : Studi Heritabilitas Beberapa Sifat Tanaman Jagung;
(2014-01-22)Tanaman jagung (Zea mays L.) merupakan tanaman semusim yang banyak diusahakan di Indonesia dan termasuk komoditas pangan penting setelah padi. Peningkatan produktivitas tanaman jagung dapat dilakukan melalui perbaikan ... -
KERAGAMAN IKAN DEMERSAL Dl TEMP AT PENDARATAN IKAN PARENGIAN SITUBONDO
(2015-01-27)Diantara hewan bertulang belakang ikan merupakan kelompok terbanyak dengan jumlah spesies 42,6% dari jumlah vertebrata yang sudah dikenal dan ikan merupakan kelompok yang memiliki keragaman yang tinggi baik bentuk, ...