Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 2461-2480 of 5992
-
Kewenangan Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi
(Fakultas Hukum, 2022-11-23)Sengketa tanah merupakan permasalahan dasar yang sering terjadi di masyarakat. Masih sering ditemukannya fenomena sengketa yang terjadi di masyarakat yaitu sengketa pertanahan, sebagaimana halnya permasalahan sengketa tanah ... -
Kewenangan Kepala Daerah dalam Menyalurkan Dana Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) Bagi Warga Miskin
(fakultas ilmu hukum, 2022-10-18)Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang di amanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik ... -
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Permasalahan Tanah (Studi Kasus Di Desa Sukokerto Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)
(FAKULTAS HUKUM, 2020-07-21)Secara etimilogi kata “desa” berasal dari bahasa sansekerta “deca” yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Di Indonesia sendiri jumah desa yang ada mencapai 74.957 desa. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang ... -
Kewenangan Kepala Desa Klakah Dalam Pengelolaan Anggaran Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(2019-04-23)Kepala Desa Klakah berwenang untuk melakukan pengelolaan anggran desa dan pengelolaan Anggaran Desa Klakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara garis besar kepala desa berwenang mengelola ... -
KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM VERIFIKASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(2014-03-21)Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hokum positif yang berlaku. ... -
KEWENANGAN KREDITUR UN TUK MELAKUKAN PENYITAAN BARANG JAMINAN DALAM PERJAN JIAN KREDIT PEMBIA YAAN KEN DARAAN BERMOTOR
(2014-01-29)Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Salah satu jenis pembiayaan ya ng ditawarkan kepada masyarakat adalah ... -
KEWENANGAN KREDITUR UN TUK MELAKUKAN PENYITAAN BARANG JAMINAN DALAM PERJAN JIAN KREDIT PEMBIA YAAN KEN DARAAN BERMOTOR ( Kajian Yuridis Putusan Ma hkamah Agung Rep ublik Indonesia Nomor: 606 K/PDT.SU S/2011 )
(2014-01-16)Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Salah satu jenis pembiayaan ya ng ditawarkan kepada masyarakat adalah ... -
KEWENANGAN KREDITUR UNTUK MELAKUKAN PENYITAAN BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 606 K/PDT.SUS/2011)
(2013-12-05)Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Adanya ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMUTUS PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
(2014-01-23)Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya suatu ambiguitas, apabila dicermati secara seksama adanya Kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan impeachment masih terdapat beberapa ambiguitas atau kekaburan ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMUTUS PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
(2013-12-10)Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya suatu ambiguitas, apabila dicermati secara seksama adanya Kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan impeachment masih terdapat beberapa ambiguitas atau kekaburan ... -
KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN DALAM MENGAWASI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
(2015-02-23)Lembaga peradilan merupakan instrument terpenting dalam sistem sistem ketatanegaraan sebuah negara. Indonesia yang secara tegas disebutkan dalam konstitusi sebagai negara hukum, maka patutlah adanya sebuah lembaga ... -
Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016)
(2019-10-10)Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melatih diri penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh, serta memenuhi dan melengkapi tugas ... -
Kewenangan Negara melakukan Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Bentuk Publikasi Tertulis
(FAKULTAS HUKUM, 2019)Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hal ini bisa dilihat dalam peristiwa sejarah bangsa. Sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah tentang penjajahan dan perlawanan. Meskipun ... -
Kewenangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Mengurus Surat – Surat Tanah
(2018-11-22)Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik yang kewenangannya diatur oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini. Selain itu Notaris dan PPAT merupakan profesi ... -
KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT LELANG KELAS II DALAM MEMBUAT AKTA RISALAH LELANG
(2013-12-13)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta Otentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Lelang Kelas II pada dasarnya sangat dimungkinkan, mengingat Notaris sebagai Pejabat Lelang merupakan ... -
KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM MEMBUAT AKTA KOPERASI
(2016-01-26)Istilah akta sudah tidak asing lagi bagi tiap orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Suatu tulisan dapat dimasukkan dalam kategori akta jika tulisan tersebut sengaja dibuat dan ditandatangani. Untuk mempermudah ... -
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA
(2013-12-13)Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dengan tugas pengawasan bank yang beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa ... -
Kewenangan Otoritas Jasa Keungan dalam Transformasi Badan Kredit Desa menjadi Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Jember
(FAKULTAS HUKUM, 2019-12-19)Penulisan skripsi ini berjudul kewenangan otoritas jasa keuangan dalam transformasi badan kredit desa menjadi lembaga keuangan mikro di Kabupaten Jember ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perlunya penguatan ... -
KEWENANGAN PEJABAT LELANG KELAS I TERHADAP JUAL BELI LELANG OBYEK HAK TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET
(2013-12-05)Lembaga yang bertugas mengurus piutang Negara disebut Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Untuk mengefektifkan pelaksanaan ... -
Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik
(Fakultas Ilmu Hukum, 2023-06-27)Keberadaan PPAT dalam Hak Tanggungan adalah selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan ...