Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 1063-1082 of 5997
-
ASPEK HUKUM ASAS SPESIALITAS DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN
(2013-12-06)Asas spesialitas, yaitu asas yang menghendaki bahwa Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang ditentukan secara spesifik. Dianutnya asas spesialitas oleh Hak Tanggungan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal ... -
ASPEK HUKUM BEA METERAI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA
(2014-01-23)Pengenaan Bea Meterai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Objek Bea Meterai dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 adalah dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung ... -
ASPEK HUKUM BEA METERAI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA
(2013-12-05)Pengenaan Bea Meterai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Objek Bea Meterai dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 adalah dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung ... -
ASPEK HUKUM BISNIS TOKO MODERN TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA KECIL DAN PASAR TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT
(2013-12-05)Persaingan usaha yang ada di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa larangan praktik ... -
ASPEK HUKUM BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN
(2013-12-07)Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang sedang membangun (developing country). Pembangunan yang dilakukan Indonesia saat ini tidak hanya pembangunan yang berskala kecil saja, melainkan pembangunan berskala besar ... -
ASPEK HUKUM E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA
(2014-01-27)Hukum biasanya mendasarkan pada sesuatu yang nyata (fisik) akan tetapi internet telah mengubah sesuatu yang nyata menjadi sesuatu yang bersifat elektronik, seperti berkirim surat melalui e-mail. Hal ini berarti ... -
ASPEK HUKUM E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 300 K/PDT/2010)
(2013-11-29)Hukum biasanya mendasarkan pada sesuatu yang nyata (fisik) akan tetapi internet telah mengubah sesuatu yang nyata menjadi sesuatu yang bersifat elektronik, seperti berkirim surat melalui e-mail. Hal ini berarti ... -
ASPEK HUKUM E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 300 K/PDT/2010)
(2013-09-06)Metodologi dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa ... -
ASPEK HUKUM GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTERI NON MUSLIM TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI NON MUSLIM
(2014-01-23)Permasalahan yang muncul dalam Putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor Perkara No. 903/Pdt.G/2007/P. A. Sby,. Adalah isteri pertama (Penggugat) beragama Katolik, merasa dirugikan oleh tindakan ... -
ASPEK HUKUM GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTERI NON MUSLIM TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI NON MUSLIM
(2013-12-03)Permasalahan yang muncul dalam Putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor Perkara No. 903/Pdt.G/2007/P. A. Sby,. Adalah isteri pertama (Penggugat) beragama Katolik, merasa dirugikan oleh tindakan ... -
ASPEK HUKUM HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN MENURUT SISTEM HUKUM PERKAWINAN
(2014-01-21)Perkawinan merupakan titik tolak dari pembentukan keluarga, sedangkan keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa. Oleh karena itu perkawinan memegang peranan penting dalam pembentukan keluarga, bahkan menentukan masa ... -
ASPEK HUKUM HIBAH YANG MENGANDUNG UNSUR PAKSAAN (Studi Putusan Nomor: 117/Pdt.G/2011/Ms-Bna)
(2014-07-14)Pada bab pertama mengenai latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penulisan, dan Metodologi penelitian. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaannya ... -
ASPEK HUKUM JANJI MENGASURANSIKAN OBYEK HAK TANGGUNGAN DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT)
(2014-01-10)Lembaga keuangan perbankan memiliki peran strategis dalam era pembagunan ekonomi. Tujuan perbankan Indonesia dijelaskan dalam Pasal 4 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang ... -
ASPEK HUKUM JANJI MENGASURANSIKAN OBYEK HAK TANGGUNGAN DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT)
(2014-01-26)Lembaga keuangan perbankan memiliki peran strategis dalam era pembagunan ekonomi. Tujuan perbankan Indonesia dijelaskan dalam Pasal 4 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang ... -
ASPEK HUKUM JANJI YANG MEMBATASI KEWENANGAN PEMBERI HAK TANGGUNGAN UNTUK TIDAK MENYEWAKAN OBJEK HAK TANGGUNGAN (LEGAL ASPECT OF THE PROMISE TO LIMIT THE AUTHORITY OF THE RIGHT DEFENDENTS GRANTOR TO NOT LEASE THE RIGHT DEFENDENTS OBJECT)
(2013-12-02)Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang makna hukum janji-janji dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), untuk mengetahui dan mengkaji tentang sifat yang melekat pada janji yang membatasi ... -
ASPEK HUKUM JANJIMENJUAL ATAS KEKUASAAN SENDIRI OBYEK HAK TANGGUNGAN APABILA TERJADI WANPRESTASI
(2013-12-18)Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan ... -
ASPEK HUKUM KEBIJAKAN SOCIAL FORESTRY DEPARTEMEN KEHUTANAN DI KAWASAN BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
(2014-01-27)Komplek kawasan hutan Meru Betiri pada awalnya berstatus kawasan hutan lindung berdasarkan besluit van den Directur van Landbouw Neverheiden Handel pada tanggal 29 Juli 1931 nomor 7347/B serta Besluit director van economische ... -
ASPEK HUKUM KEBIJAKAN SOCIAL FORESTRY DEPARTEMEN KEHUTANAN DI KAWASAN BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
(2013-12-25)Komplek kawasan hutan Meru Betiri pada awalnya berstatus kawasan hutan lindung berdasarkan besluit van den Directur van Landbouw Neverheiden Handel pada tanggal 29 Juli 1931 nomor 7347/B serta Besluit director van economische ... -
ASPEK HUKUM KEBIJAKAN SOCIAL FORESTRY DEPARTEMEN KEHUTANAN DI KAWASAN BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
(2014-01-20)Komplek kawasan hutan Meru Betiri pada awalnya berstatus kawasan hutan lindung berdasarkan besluit van den Directur van Landbouw Neverheiden Handel pada tanggal 29 Juli 1931 nomor 7347/B serta Besluit director van economische ... -
ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN HUNIAN SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH DI PERBANKAN SYARIAH
(2014-01-22)Produk pembiayaan perbankan syariah yang banyak diminati khususnya oleh masyarakat kalangan menengah kebawah adalah produk turunan dari musyarakah yang tidak lain adalah musyarakah mutanaqisah. Adapun dalam ...