Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 2577-2596 of 6053
-
LEGALITAS DAN PELAKSANAAN TUGAS PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA DI KABUPATEN JEMBER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
(2013-12-05)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengamanatkan dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pelaksanaannya dapat melalui Pemerintah atau Swasta (Pasal 10). Pelaksana swasta yang dimaksud adalah Pelaksana Penempatan ... -
Legalitas Teknik Penyidikan Pembelian Secara Terselubung Dalam Tindak Pidana Narkotika
(2019-06-12)Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang Undang Narkotika) sudah mengatur tentang sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak ... -
LEGITIMASI HAK VETO ATAS KEPUTUSAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL
(2013-12-10)Perkembangan organisasi internasional, terutama lebih merupakan jawaban atas kebutuhan nyata yang timbul dari pergaulan internasional daripada karena pertimbangan filosofis atau ideologi mengenai gagasan pemerintah ... -
Legitimasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai Produk Hukum dalam Meratifikasi Perjanjian Internasional Tertentu
(2018-09-03)Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan salah satu produk hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ... -
LEGITIME PORTIE BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SECARA SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(2013-12-05)Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB IV pasal ... -
Legitime Portie dalam Hak Mewaris Anak yang Dilahirkan Melalui Program Bayi Tabung Orang Tua Biologis dalam Perspektif Hukum Perdata
(2019-05-13)Pada dasar nya didalam hukum positif kita aturan atau Undang-Undang yang mengatur mengenai kedudukan anak program bayi tabung ini belum ada, namun hanya saja yang diatur adalah pengertian dari anak sah. Anak yang di ... -
LELANG BENDA JAMINAN OLEH KREDITUR AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 353/ PDT-SUS/BPSK/2014)
(2015-12-17)Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, benda jaminan yang tidak terikat hak tanggungan pada dasarnya masih dapat dijadikan sebagai jaminan dalam suatu perjanjian hutang piutang maupun jaminan kredit. ... -
LELANG OBJEK JAMINAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1748.K/Pdt/1999)
(2013-12-25)Kredit macet dalam dunia perbankan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kestabilan moneter dalam negeri, terutama pada dunia perbankan yang memegang peranan sebagai pemberi kredit. Pada bank-bank ... -
LELANG OBJEK JAMINAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2911.K/Pdt/2000)
(2014-01-21)Kredit macet secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kestabilan dunia perbankan yang memegang peranan sebagai pemberi kredit. Pada bank-bank milik Pemerintah, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan ... -
Lembaga conservatoir beslag ( Sita Jaminan ) dalam perkara perdata dan bantahan pihak ketiga yang tanahnya ikut diletakkan dibawah conservatoir beslag ( studi kasus MA. RI. No. 2769 K/Pdt/1995, tanggal 24 Juli 1996 )
(2016-01-20)Hukum acara perdata mengatur cara pengajuan surat gugatan kepada pengadilan oleh seseorang yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain. surat gugatan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum tergugat tinggal. -
lMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERlNTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA TERHADAP PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATRA BARAT
(2017-11-29)1. Implikasi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dapat terlihat dari lahirnya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 20007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari sebagai ... -
MAHKAMAH KONSTUTISI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014
(2015-12-17)Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Dalam ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jika ada peserta pemilu yang merasa keberatan dengan hasil Pemilu, bisa diadukan ... -
MAKNA ACTIO PAULIANA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM KEPAILITAN
(2014-01-25)Pembangunan ekonomi yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat ditandai dengan banyaknya muncul perusahaan. Dalam rangka pengembangan usahanya, dimungkinkan suatu perusahaan mempunyai utang. Dari keadaan yang ... -
Makna Alasan Mendesak Sebagai Permohonan Dispensasi Kawin dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(Fakultas Hukum, 2022-07-22)Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu suatu perkawinan yang mempuyai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan untuk ... -
Makna Badan Usaha dalam Undang-Undang Yayasan sebagai Tempat Penyertaan Modal
(Fakultas Hukum, 2021-05-05)Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 (UU Yayasan), memberikan kesempatan kepada Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha untuk menunjang maksud dan tujuannya dengan ... -
Makna Badan Usaha Dalam Undang-Undang Yayasan Sebagai Tempat Penyertaan Modal
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021-05-05)Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 (UU Yayasan), memberikan kesempatan kepada Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha untuk menunjang maksud dan tujuannya dengan ... -
Makna Causa Yang Halal Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah
(2019-05-14)Pada perjanjian syariah, sebab yang halal dikenal dengan istilah tujuan kontrak/maudhu‟ul „aqd yang berarti untuk apa suatu kontrak dilakukan (almaqsbad al asbli alladzi syariah al „aqd min ajlib) oleh seseorang dengan ... -
Makna Frasa Final Dan Mengikat Terhadap Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Dkpp) Sebagai Lembaga Etik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-06-02)Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya dan merupakan salah satu cara dalam memilih pemimpin dalam negara Indonesia yang secara tegas telah diatur ... -
Makna Nusyuz Suami terhadap Isteri dalam Perkawinan
(2018-08-09)Dewasa ini seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, tidak jarang terjadi suatu permasalahan dalam suatu rumah tangga, seperti halnya terjadinya ketidaktaatan (nusyuz) suami kepada isteri dalam melaksanakan kewajibannya. ... -
Makna Nusyuz Suami Terhadap Isteri Dalam Perkawinan
(2018-08-01)Dewasa ini seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, tidak jarang terjadi suatu permasalahan dalam suatu rumah tangga, seperti halnya terjadinya ketidaktaatan (nusyuz) suami kepada isteri dalam melaksanakan kewajibannya. ...