Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 1329-1348 of 6058
-
Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Facilitating the Community Development Garden by Oil Palm Plantation Companies Based on Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
(Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum 2020, 2020-04-09)Perkebunan merupakan salah satu aspek dalam pertanian yang memegang peranan penting dalam pengolahan sumber daya alam. Selain untuk ketersediaan sumber pangan rakyat, hasil produksi dari perkebunan memiliki nilai jual ... -
FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS ANTIJAMUR EMULGEL MINYAK SEREH (Cymbopogon citratus (DC) Stapf) TERHADAP Candida albicans DENGAN METODE SUMURAN
(2013-12-03)Sereh mengandung beberapa kandungan kimia diantaranya adalah minyak atsiri, triterpenoid, flavonoid dan fenol (Ravinder et al., 2010). Senyawa-senyawa yang terkandung dalam minyak atsiri sereh diantaranya adalah sitral. ... -
FORMULASI KETENTUAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ( STUDI KASUS PRITA MULYASARI)
(2014-01-24)Masyarakat modern menggunakan komputer dalam menyelesaikan pekerjaan, keunggulan komputer mempunyai kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil ... -
FORMULASI KEWAJIBAN PELAPORAN TERHADAP GATEKEEPER SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(2015-12-01)Tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau yang sering dikenal dengan istilah money laundering merupakan salah satu kejahatan white collar crime yang banyak menarik perhatian dan keprihatinan dunia internasional ... -
Formulasi Kewajiban Pelaporan Terhadap Gatekeeper sebagai Pihak Pelapor dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
(2015-12-01)Tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau yang sering dikenal dengan istilah money laundering merupakan salah satu kejahatan white collar crime yang banyak menarik perhatian dan keprihatinan dunia internasional ... -
Formulasi Pidana Penutupan Korporasi atas Delik Lingkungan Hidup
(Fakultas Hukum, 2022-09-16)Kehadiran korporasi tak dapat dipungkiri berperan penting dan strategis bagi perekonomian dan penerimaan pajak kepada negara. Sebagai negara berkembang yang berupaya meraih kesejahteraan, Indonesia terus berupaya mengembangkan ... -
FUNGSI DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA”
(2013-12-16)Tahun 2004 merupakan era baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia terutama di bidang perwakilan rakyat yaitu adanya nggota Dewan Perwakilan Daerah yang sebelumnya tidak pemah ada. Berdasarkan hasil amandemen keempat ... -
FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ)
(2015-11-16)Badan Pengawas Pasar Modal adalah melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan di Pasar Modal dan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal secara terperinci dapat diketemukan dalam Pasal 5 Undang-Undang ... -
Fungsi Kepala Kantor Pertanahan sebagai Mediator Otoritatif dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah
(Fakultas Hukum, 2022-07-13)Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan dan paksaanSelain penyelesaian sengketa melalui pengadilan/ ... -
Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia
(2015-12-04)Sebagai rangkaian dari era reformasi ,perubahan dalam bidang ketatanegaraan di tandai dengan lahirnya lembagaDPD. -
FUNGSI ORANG TUA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT OSING BANYUWANGI
(2013-12-05)Studi terhadap perilaku manusia khususnya yang terkait dengan Hukum Adat sangat menarik untuk dilakukan. Hal ini disebabkan tidak saja karena uniknya Hukum dalam problematika fenomena sosialnya yang dipengaruhi ... -
FUNGSI PAJAK DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
(2013-12-05)Penulisan Skripsi yang berjudul “Fungsi Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (The Function Of Local Tax In Increase ... -
FUNGSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN JEMBER
(2017-11-30)Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diambiI kesimpulan sebagai berikut : 1. Kenyataannya di Daerah Kabupaten Jember masih ada potensi daerah dari sektor pajak daerah yang belum secara optimal tergali. Utamanya dari pajak ... -
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI LEMBAGA EKSEKUTIF DI DAERAH
(2014-07-18)Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ; Pengawasan oleh DPRD terhadap kinerja lembaga ekesekutif adalah bagian dari penguatan proses xiii demokrasi dalam pemerintahan daerah sehingga harus ada check ... -
Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme di Indonesia
(2019-09-17)Meskipun akar radikalisme pada dasarnya dapat tumbuh dimana saja tanpa memandang keadaan geografis, namun melihat pada percaturan globalisasi dan tuntutan keterbukaan diri setiap negara terhadap orang asing, tidak menutup ... -
FUNGSI PENGAWASAN KOMISI KEJAKSAAN TERHADAP KINERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
(2013-12-05)Latar belakang skripsi ini adalah krisis kepercayaan masyarakat yang mulai muncul terhadap lembaga peradilan di Indonesia merupakan wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. Apalagi Indonesia merupakan ... -
FUNGSI PERJANJIAN KAWIN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(2017-11-06)Di Indonesia peraturan undang-undang tentang perkawinan yang mengatur mengeni perjanjian kawin seperti yang telah dijelaskan di atas meliputi, Undnag-undang perkawinan Nomor 01 tahun 1974, KUH Perdata, dan Kompilasi ... -
FUNGSI SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA DALAM PROSES PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT
(2013-12-16)Surat keterangan waris sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengatur secara spesifik. Dalam prakteknya dibedakan dengan dua istilah yang hampir sama tetapi berbeda dari instansi yang mengeluarkan surat keterangan ... -
FUNGSI SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA DALAM PROSES PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT FUNCTIONS OF SURAT KETERANGAN WARIS
(2014-01-27)Surat keterangan waris sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengatur secara spesifik. Dalam prakteknya dibedakan dengan dua istilah yang hampir sama tetapi berbeda dari instansi yang mengeluarkan surat keterangan ... -
GADAI SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DICETAK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET
(2014-01-22)Saham banyak digunakan sebagai jaminan kredit bank. Saham yang digunakan berupa saham Perseroan Terbatas sebagai instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu Perseroan. Saham sebagai benda bergerak tidak ...