Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 1061-1080 of 6058
-
ASAS NETRALITAS MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
(2013-12-18)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Mediasi pada dasarnya merupakan proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga. Menurut UUPPHI pihak ketiga dimaksud disebut dengan mediator hubungan industrial yang secara ... -
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(2016-01-22)Pencucian uang atau Money Laundering merupakan sesuatu yang baru dalam dunia kejahatan yang terjadi di Indonesia yaitu memproses uang hasil kejahatan untuk dicampur dengan bisnis yang sah, agar uang tersebut bersih ... -
ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN SEBAGAI SYARAT BERLAKUNYA WASIAT DALAM HUKUM WARIS ISLAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA
(2014-01-20)Hukum waris yang mengatur di bidang wasiat sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu ... -
Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Antara Pemerintah Dengan Pemenang Tender
(Fakultas Hukum, 2023-11-07)Kontrak pengadaan barang dan jasa termasuk dalam jenis kontrak adhesi yaitu kontrak baku yang dibuat oleh salah satu pihak. Pemerintah mempunyai kewenangan dalam pembuatan kontrak. Karena dibuat oleh salah satu pihak maka, ... -
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penerbitan Sertipikat Tanah
(2019-05-07)Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan peundang-undangan yang ada di Indonesia, salah satunya dalam peraturan pendaftaran hak atas tanah, dan ... -
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT DENGAN RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT)
(2018-03-08)Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat tiga pemegang kekuasaan tertinggi yang disebut dengan Trias Politika, yaitu Eksekutif, ... -
Asean Dalam Penegakan Hak Berdaulat Negara Anggota di Laut Cina Selatan
(Fakultas Hukum, 2021-07-12)Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah apa upaya ASEAN dan Negara anggota dalam menyikapi permasalahan penegakan hak berdaulat di Laut Cina Selatan dan apa bentuk kesepakatan di tingkat ASEAN dalam ... -
Asean dan Mekanisme Penanganan Masalah Rohingya
(Fakultas Hukum, 2021-12-07)Asean yang merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negaranegara di kawasan Asia tenggara dan dibentuk melalui Bangkok Declaration pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk ... -
ASPEK YURIDIS TERHADAP PENERBITAN OBLIGASI OLEH PEMERINTAH DAERAH IRIAN JAYA SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Kajian Literatur tentang Rencana Penerbitan Obligasi di Proplnsi lrian Jaya)
(2015-12-31)Negara kita saat ini tengah dilanda krisis moneter dan krisis kepercayaan kepada pernerintah, namun demikian bukan berarti negara kita harus berhenti melaksanakan pembangunan, dimana pembangunan tersebut telah direncanakan ... -
ASPEK HUKUM PERKAWINAN DENGAN WALI MUJBIR BERDASARKAN HUKUM ISLAM
(2013-12-16)Dalam hukum Islam salah satu wali dalam perkawinan adalah wali mujbir, yaitu wali yang bisa / boleh menikahkan anak gadisnya di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin yang bersangkutan (calon ... -
ASPEK HUKUM AKAD MURABAHAH YANG MENGANDUNG KAUSA TERLARANG PADA BANK SYARIAH
(2013-12-10)Bank syari’ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (maysir), bebas ... -
ASPEK HUKUM AL-WADI’AH YAD ADH-DHAMANAH PADA PERBANKAN SYARIAH
(2014-03-24)Kesimpulan dari skripsi ini adalah, pertama bahwa akad al-wadi‟ah berubah menjadi yad adh-dhamanah adalah pada saat penerima titipan meminta izin dan diberi izin oleh penitip untuk mempergunakan dana yang dititipkan. Kedua, ... -
ASPEK HUKUM ASAS SPESIALITAS DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN
(2014-01-22)Asas spesialitas, yaitu asas yang menghendaki bahwa Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang ditentukan secara spesifik. Dianutnya asas spesialitas oleh Hak Tanggungan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal ... -
ASPEK HUKUM ASAS SPESIALITAS DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN
(2013-12-06)Asas spesialitas, yaitu asas yang menghendaki bahwa Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang ditentukan secara spesifik. Dianutnya asas spesialitas oleh Hak Tanggungan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal ... -
ASPEK HUKUM BEA METERAI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA
(2014-01-23)Pengenaan Bea Meterai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Objek Bea Meterai dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 adalah dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung ... -
ASPEK HUKUM BEA METERAI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA
(2013-12-05)Pengenaan Bea Meterai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Objek Bea Meterai dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 adalah dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung ... -
ASPEK HUKUM BISNIS TOKO MODERN TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA KECIL DAN PASAR TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT
(2013-12-05)Persaingan usaha yang ada di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa larangan praktik ... -
ASPEK HUKUM BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN
(2013-12-07)Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang sedang membangun (developing country). Pembangunan yang dilakukan Indonesia saat ini tidak hanya pembangunan yang berskala kecil saja, melainkan pembangunan berskala besar ... -
ASPEK HUKUM E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA
(2014-01-27)Hukum biasanya mendasarkan pada sesuatu yang nyata (fisik) akan tetapi internet telah mengubah sesuatu yang nyata menjadi sesuatu yang bersifat elektronik, seperti berkirim surat melalui e-mail. Hal ini berarti ... -
ASPEK HUKUM E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 300 K/PDT/2010)
(2013-11-29)Hukum biasanya mendasarkan pada sesuatu yang nyata (fisik) akan tetapi internet telah mengubah sesuatu yang nyata menjadi sesuatu yang bersifat elektronik, seperti berkirim surat melalui e-mail. Hal ini berarti ...