Browsing UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana) by Title

WEWENANG MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA KELUHURAN MARTABAT DAN PERILAKU ANGGOTA DPR RI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD

PRATAMA, RERE (2017-01-31)

Banyaknya wewenang yang didapatkan oleh DPR membuat pentingnya menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku anggota DPR supaya wewenang yang dimiliki oleh DPR bisa digunakan dengan baik dan benar dan tidak disalahgunakan. Untuk ...

Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjalankan Fungsi Ajudikasi Khusus (Analisis Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Ajudikasi Khusus)

HUDA, Muh.Aly Akbar (2019-10-10)

Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi Ajudikasi Khusus adalah merupakan wewenang tambahan yang dipegang oleh Ombudsman RI. Hal ini menjadikan konsep kewenangan Ombudsman lebih fleksibel, tidak ...

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2015

SHODIQ, Bahtian Fajar (2018-07-04)

dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. pemerintah melakukan pembangunan utamanya dibidang ekonomi dengan cara ...

WEWENANG PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT

WADA, IGAM ARYA (2015-11-28)

Organisasi masyarakat yang biasa disingkat Ormas sudah ada sejak masa pra kemerdekaan dan masa orde baru. Pada masa orde baru negara dituduh ikut campur tangan terhadap ormas untuk menjaga stabilitas rezim politik pada ...

WEWENANG PETUGAS PAJAK DALAM PELAKSANAAN PENARIKAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

AINON WIRANATA PUTRA (2013-12-04)

Pajak adalah sumber penerimaan tersebesar Negara dalam ketentuan pasal 23A Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,menyebutkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur ...

WEWENANG PETUGAS PAJAK DALAM PELAKSANAAN PENARIKAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

AINON WIRANATA PUTRA (2014-01-22)

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara dalam ketentuan pasal 23A Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan pajak dan pungutan layang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan ...