Search
Now showing items 11-20 of 157
URGENSI NON PENAL POLICY SEBAGAI POLITIK KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI
(2014-07-04)
Politik Kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan secara
operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Mengingat
keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum ...
Kekuasaan Kehakiman dan Konstitusi
(2014-07-08)
The mission of the sacred judicial institution in Indonesia to enforce the law for justice,
both for individuals and for society, nation and state. To carry out that mission, the judge
granted a free and independent ...
Aspek Hukum Informed Consent Dalam Pelaksanaan Tindakan Operasi Medik
(2014-07-08)
Sebelum dokter melakukan tindakan operasi medik, dokter berkewajiban untuk
memberikan informasi tentang jenis penyakit yang diderita pasien dan tindakan medik yang
akan dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien serta ...
ASPEK PEMBUKTIAN DALAM MALPRAKTEK MEDIK
(2014-07-08)
Dalam menjalankan fungsinya ditengah-tengah masyarakat, dokter
mempunyai kedudukan yang unik. Adanya kedudukan yang unik tersebut, tentu
saja memberikan beban baru bagi setiap orang yang memilih profesi dokter
sebagai ...
ASPEK PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2014-07-08)
Sebagai negara hukum dan telah merasakan dampak dari korupsi,
Indonesia terus berupaya secara konkrit untuk melakukan pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi. Penerapan prinsip pembuktian
terbalik merupakan ...
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA
(2014-01-24)
Kriminalisasi tindak pidana pencucian uang merupakan paradigma
baru dalam mencegah dan memberantas tindak pidana asal,
karena objek dari tindak pidana pencucian uang adalah uang ilegal
(derty money) yang dihasilkan ...
PEMERIKSAAN TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG MELANGGAR PERATURAN LALU LINTAS JALAN
(2014-01-24)
Perkara pelanggaran lalu lintas jalan merupakan perkara pelanggaran
tertentu yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Yang
dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu antara lain ialah tidak
memenuhi ketentuan ...
Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Fenomena Sel Berfasilitas Istimewa di Lembaga Pemasyarakatan
(2015-03-19)
Negara merupakan satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi pidana (jus puniendi)1terhadap pelanggar hukum. Lembaga peradilan merupakan representasi dari negara dalam menyelesaikan perkara hukum. ...
Urgensi Pemeriksaan Kedokteran Forensik pada Fase Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana
(2015-03-19)
Dalam penerapan dan penegakan hukum, khususnya hokum pidana diperlukan bantuan disiplin ilmu lain dalam rangka menemukan kebenaran materiil atau kebenaran sejati. Ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik ...
Respon Politik dan Hukum Terhadap Rendahnya Etika dan Moral di Kalangan Oknum Penyelenggara Negara
(2015-03-19)
Era reformasi menimbulkan gejolak tuntutan pembaharuan dalam segala bidang, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu agenda tuntutan adalah perbaikan etika dan moral penyelenggara negara. Sebagai ...