Search
Now showing items 21-30 of 157
APLIKASI KONSEP GOOD GOVERNACE SEBAGAI BASIS DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
(2015-07-27)
Good governance yang secara umum bertujuan untuk membantu terselenggara dan tercapainya tujuan nasional merupakan salah satu fondasi dasar yang harus segera diterapkan. Haruslah diyakini bahwa aplikasi (penerapan) good ...
KEJAHATAN KORUPSI DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI
(2015-07-27)
Korupsi memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan, sehingga digolongkan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Untuk menanggulanginya tidak hanya dengan usaha penal (hukum pidana) tetapi harus ...
PERANCANGAN PERATURAN DAERAH (PERDA)
(2015-06-25)
Objektif: Memberikan informasi secara sederhana mengenai merumuskan dan merancang perda yang sensitif hak asasi manusia (HAM). Buku ini fokus pada fungsi utama anggota DPRD/Dewan dalam menyusun peraturan daerah beserta ...
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2015-07-27)
Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (derivatife crime) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (predicate crime), seperti tindak pidana korupsi. Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian ...
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
(2015-07-28)
Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Termasuk dalam hal ini kedudukan seorang anak yang juga mempunyai hak-hak sebagaimana di atur dalam prinsip-prinsip Hak ...
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA
(2015-07-27)
Kriminalisasi tindak pidana pencucian uang merupakan paradigma baru dalam mencegah dan memberantas tindak pidana asal, karena objek dari tindak pidana pencucian uang adalah uang ilegal (derty money) yang dihasilkan dari ...
STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA JERMAN, AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS
(2015-06-24)
Hampir keseluruhan berjalannya sistem peradilan pidana diawali dengan pengungkapan oleh saksi. Saksi merupakan pintu utama pengungkapan tindak pidana. Perlindungan saksi di Indonesia diatur dalam UU 13 tahun 2006 tentang ...
MENINGKATKAN PERAN LPSK SEBAGAI PENDORONG PERUBAHAN PARADIGMA DARI ALAT BUKTI MENUJU PARTISIPASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(2015-06-24)
A witness is an essential proof to reveal material truth in criminal justice cases. The witness gives information under oath, family members are avoided to be witnesses,even the witness' attitude is trully considered to ...
URGENSI NON PENAL POLICY SEBAGAI POLITIK KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI
(2015-07-28)
Politik Kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana ...
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(2015-07-27)
Saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Apalagi jika dilihat dari sifat tindak pidana korupsi sebagai tindak pidan yang terorganisir (organized crime), tindak pidana transnasional ...