Search
Now showing items 31-40 of 157
MERETAS SISTEM PERADILAN PIDANA YANG PARTISIPATIF DENGAN MENINGKATKAN KEDUDUKAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(2015-06-24)
Sistem peradilan pidana merupakan instrumen untuk menegakkan keadilan. Kenyataanya hingga saat ini sistem peradilan pidana dinilai banyak pihak tidak cukup dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu masalah dalam sistem ...
Naskah Akademik Rancangan Undang - Undang Keuangan Negara
(2015-06-24)
Menambahkan termasuk keuangan negara Keuangan PTN-BH. (Penjelasan Pasal 2:
Badan hukum mencakup badan hukum privat maupun badan hukum publik, termasuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.) Tahun APBN/APBD dimulai dari ...
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG
(2015-07-27)
Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (derivatife crime) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (predicate crime), seperti tindak pidana korupsi. Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian ...
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI GRATIFIKASI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2015-07-28)
Pengaturan gratifikasi di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan berlandaskan filosofi, sosiologis dan yuridis. Pengaturan tersebut dilandaskan pada filosofi, ...
PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER MELALUI SARANA HUKUM PIDANA (Sebuah Catatan untuk RUU tentang Teknologi Informasi Draft Ketiga)
(2014-07-10)
Trading transaction by internet has played an important role in international trading
and influenced economics and balance of payments of a certain state. However,
beside all of excess and benefit from internet, using ...
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT NGADHU-BHAGA, KABUPATEN NGADA-NTT
(2014-07-04)
The goal of the study to improve alternative dispute resolution of adat land conflict
within local knowledge perspectif in Ngadhu-bhaga community , Flores, Nusa Tenggara
Timur. In the socio-cultural reality of local ...
KARTEL LAYANAN PESAN SINGKAT (SMS off-net Antar Operator) SEBAGAI BAGIAN PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(2014-07-08)
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan
pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 26/KPPU-L/2007
yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang ...
POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2014-07-10)
Perkembangan ekonomi dan perbankan yang begitu cepat, demikian juga
dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tidak selalu sesuai dengan tujuan
yang hendak dicapai. Sebagai contoh, kebijakan deregulasi di bidang ...
KORUPSI, POLITIK DAN PILKADAL (Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia)
(2014-07-08)
To execute the election of local government directly has potentially to
encourage opportunity to local government elected to commit corruption.
Because of execution process of that election. From the pre conditioned
preparation ...
REKONSTRUKSI KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA
(2014-07-08)
Undang-Undang Dasar 1945 (pasca amandemen) tidak jelas mengatur tentang
kedudukan dan tata hubungan kerja antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan
Komisi Yudisial di Indonesia. Pengaturan ketiga lembaga tersebut ...