Browsing by Title
Now showing items 73314-73333 of 87942
-
Politik Hukum Agraria (Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI)
(Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI, 2014-12-01)Sengketa dan konflik agraria semakin massif dan meluas. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana konflik di Mesuji, Lampung pada tahun 2012 yang berujung pada tewasnya sejumlah pihak yang bertikai -
POLITIK HUKUM BIOTEKNOLOGI DI INDONESIA
(2016-09-23)Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah: dibuat persetujuan rakyat. yang secara khusus mengatur tentang pengembangan, penerapan, dan pemanfaatan produk bioteknologi. -
Politik Hukum Dalam Pengujian Peraturan Daerah DI Indonesia
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-08-14)Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi pada pokoknya juga perlu diwujudkan atas dasar keprakarsaan dari bawah untuk mendorong ... -
Politik Hukum Keimigrasian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Tanpa Izin Tinggal
(FAKULTAS HUKUM, 2020-01-13)Keberadaan orang asing yang tinggal tanpa memiliki izin tinggal akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban nasional, dimana Negara mengharapkan kedatangan orang asing akan memberikan dampak positif bagi pembangunan, ... -
Politik Hukum Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Fakul Hukum, 2023-12-22)Kebijakan Penguasa kolonial Indonesia dan kendudukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 otonomi khusus bagi provinsi papua memang sejatinya lebih rendah baik secara ekonomi, sosial dan pengetahuan serta keadilan di tanah ... -
Politik Hukum Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kesehatan dalam Rangka Penanganan Wabah Pandemi Covid-19
(Fakultas Hukum, 2021-10-26)Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi-provinsi dan daerah provinsi kemudian dibagi menjadi kabupaten atau kota sehingga memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan ... -
POLITIK HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG (Studi Kebijakan dalam Pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu)
(2017-11-30)Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan sejak 01 Januari 2001, telah mernbuka ruang dan kesempatan bagi keleluasaan daerah untuk mengelolah potensi daerahnya secara maksimal, sesuai dengan capaian ekonomis yang hendak ... -
POLITIK HUKUM PEMILU DI INDONESIA (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)
(2014-01-28)Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh politik hukum Pemilu di Indonesia yang banyak menimbulkan permasalahan di bidang hukum ketatanegaraan Indonesia, dan juga sistem peradilan Partai Politik dan ... -
Politik Hukum Penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020
(Fakultas Hukum, 2022-04-20)Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Serentak diamanatkan dalam Pasal 201 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016 akan dilaksanakan pada bulan September 2020. Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Serentak ... -
POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2014-07-10)Perkembangan ekonomi dan perbankan yang begitu cepat, demikian juga dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tidak selalu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sebagai contoh, kebijakan deregulasi di bidang ... -
POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2013-07-04)Sesuai dengan judul yang telah diajukan di atas, maka mengkaji perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam sistem hukum pidana nasional. Mengingat dalam ... -
POLITIK HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2016-12-28)Perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, merupakan salah satu isu yang menarik untuk dikaji dalam hukum pidana, mengingat telah terjadi pergeseran dalam perkembangan kejahatan di bidang ini. Jika, ... -
Politik Hukum Pidana dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Suap Pemilihan Kepala Daerah
(Fakultas Hukum, 2019-09-07)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa secara mendalam tentang politik hukum pidana terhadap pencegahan tindak pidana suap pemilihan kepala daerah; menemukan dan mencari solusi atau jalan keluar terhadap ... -
POLITIK HUKUM PIDANA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2014-07-10)Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan perdagangan orang tidak lepas dari perkembangan tersebut, dan ... -
POLITIK HUKUM PIDANA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2013-07-04)Adanya sindikat penjualan manusia (ABG) tersebut menunjukkan bahwa kejahatan terorganisasi itu (perdagangan wanita dan anak) sudah merambah ke Indonesia, dan ini merupakan tantangan bagi Indonesia untuk menanggulanginya, ... -
Politik Hukum Pidana terhadap Pelaksanaan Euthanasia bagi Praktik Kedokteran di Indonesia
(FAKULTAS HUKUM, 2020-03-10)Beberapa kasus yang terjadi terhadap pasien-pasien yang mengalami penyakit tertentu yang membuat mereka mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Maka tidak jarang mereka memohon pada dokter agar dihentikan dari penderitaannya ... -
POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA
(2014-01-16)Kemajuan ilmu teknologi kedokteran khususnya di bidang transplantasi telah mendorong peningkatan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Aturan hukum mengenai transplantasi di Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat ... -
POLITIK HUKUM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2014-01-28)Runtuhnya Orde baru bagaikan terbukanya pintu menuju purifikasi sistem demokrasi di Indonesia. Reformasi telah membuka peluang perubahan mendasar atas UUD 1945 yang disakralkan oleh pemerintahan Orde Baru untuk ... -
POLITIK HUKUM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA (Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Perwakilan Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
(2013-12-18)Runtuhnya Orde baru bagaikan terbukanya pintu menuju purifikasi sistem demokrasi di Indonesia. Reformasi telah membuka peluang perubahan mendasar atas UUD 1945 yang disakralkan oleh pemerintahan Orde Baru untuk ... -
POLITIK IDENTITAS ETNIS PASCA REFORMASI: STUDI KASUS PADA KOMUNITAS TENGGER DAN USING
(Fak. Sastra -2015, 2016-05-09)Penelitian ini akan membahas politik identitas yang berlangsung di masyarakat lokal pada periode pasca Reformasi 1998. Politik identitas dimaknai sebagai mobilisasi kekuatan dan identitas kultural yang mengikat komunitas ...