Fakultas Hukum
Browse by
Recent Submissions
-
URGENSI NON PENAL POLICY SEBAGAI POLITIK KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI
(2015-07-28)Politik Kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana ... -
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI GRATIFIKASI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2015-07-28)Pengaturan gratifikasi di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan berlandaskan filosofi, sosiologis dan yuridis. Pengaturan tersebut dilandaskan pada filosofi, ... -
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
(2015-07-28)Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Termasuk dalam hal ini kedudukan seorang anak yang juga mempunyai hak-hak sebagaimana di atur dalam prinsip-prinsip Hak ... -
APLIKASI KONSEP GOOD GOVERNACE SEBAGAI BASIS DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
(2015-07-27)Good governance yang secara umum bertujuan untuk membantu terselenggara dan tercapainya tujuan nasional merupakan salah satu fondasi dasar yang harus segera diterapkan. Haruslah diyakini bahwa aplikasi (penerapan) good ... -
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG
(2015-07-27)Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (derivatife crime) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (predicate crime), seperti tindak pidana korupsi. Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian ... -
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2015-07-27)Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (derivatife crime) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (predicate crime), seperti tindak pidana korupsi. Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian ... -
KEJAHATAN KORUPSI DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI
(2015-07-27)Korupsi memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan, sehingga digolongkan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Untuk menanggulanginya tidak hanya dengan usaha penal (hukum pidana) tetapi harus ... -
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(2015-07-27)Saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Apalagi jika dilihat dari sifat tindak pidana korupsi sebagai tindak pidan yang terorganisir (organized crime), tindak pidana transnasional ... -
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA
(2015-07-27)Kriminalisasi tindak pidana pencucian uang merupakan paradigma baru dalam mencegah dan memberantas tindak pidana asal, karena objek dari tindak pidana pencucian uang adalah uang ilegal (derty money) yang dihasilkan dari ... -
PERANCANGAN PERATURAN DAERAH (PERDA)
(2015-06-25)Objektif: Memberikan informasi secara sederhana mengenai merumuskan dan merancang perda yang sensitif hak asasi manusia (HAM). Buku ini fokus pada fungsi utama anggota DPRD/Dewan dalam menyusun peraturan daerah beserta ... -
STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA JERMAN, AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS
(2015-06-24)Hampir keseluruhan berjalannya sistem peradilan pidana diawali dengan pengungkapan oleh saksi. Saksi merupakan pintu utama pengungkapan tindak pidana. Perlindungan saksi di Indonesia diatur dalam UU 13 tahun 2006 tentang ... -
MENINGKATKAN PERAN LPSK SEBAGAI PENDORONG PERUBAHAN PARADIGMA DARI ALAT BUKTI MENUJU PARTISIPASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(2015-06-24)A witness is an essential proof to reveal material truth in criminal justice cases. The witness gives information under oath, family members are avoided to be witnesses,even the witness' attitude is trully considered to ... -
Naskah Akademik Rancangan Undang - Undang Keuangan Negara
(2015-06-24)Menambahkan termasuk keuangan negara Keuangan PTN-BH. (Penjelasan Pasal 2: Badan hukum mencakup badan hukum privat maupun badan hukum publik, termasuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.) Tahun APBN/APBD dimulai dari ... -
MERETAS SISTEM PERADILAN PIDANA YANG PARTISIPATIF DENGAN MENINGKATKAN KEDUDUKAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(2015-06-24)Sistem peradilan pidana merupakan instrumen untuk menegakkan keadilan. Kenyataanya hingga saat ini sistem peradilan pidana dinilai banyak pihak tidak cukup dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu masalah dalam sistem ... -
Urgensi Pemeriksaan Kedokteran Forensik pada Fase Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana
(2015-03-19)Dalam penerapan dan penegakan hukum, khususnya hokum pidana diperlukan bantuan disiplin ilmu lain dalam rangka menemukan kebenaran materiil atau kebenaran sejati. Ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik ... -
Respon Politik dan Hukum Terhadap Rendahnya Etika dan Moral di Kalangan Oknum Penyelenggara Negara
(2015-03-19)Era reformasi menimbulkan gejolak tuntutan pembaharuan dalam segala bidang, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu agenda tuntutan adalah perbaikan etika dan moral penyelenggara negara. Sebagai ... -
Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Fenomena Sel Berfasilitas Istimewa di Lembaga Pemasyarakatan
(2015-03-19)Negara merupakan satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi pidana (jus puniendi)1terhadap pelanggar hukum. Lembaga peradilan merupakan representasi dari negara dalam menyelesaikan perkara hukum. ... -
PENGGUNAAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Pengantar Diskusi)
(2014-07-10)Undang-undang tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor: 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor: 1), sebenarnya termasuk dalam kelompok peraturan-peraturan hukum administratif. Undang-undang ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN
(2014-07-10)Undang-undang tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor: 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor: 1), sebenarnya termasuk dalam kelompok peraturan-peraturan hukum administratif. Pada ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TERORISME
(2014-07-10)Terjadinya peristiwa peledakan di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan raturan manusia tak berdosa, telah mengingatkan kembali pada peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat dengan korban jauh lebih ...
RSS 1.0