Search
Now showing items 1-10 of 84
PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUDAYA ASLI BANGSA (FOLKLORE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
(2014-01-24)
Untuk melindungi folklor milik Indonesia, pemerintah mempunyai
peranan yang sangat besar dengan melakukan berbagai macam
upaya. Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah berkenaan
dengan perlindungan atas folklor ...
PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEJAHATAN DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK
(2014-01-24)
Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan
bangsa Indonesia ke depan. Berdasarkan hal tersebut anak harus
dilindungi agar tidak menjadi korban ...
PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME
(2014-01-24)
Upaya pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana
terorisme merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara
sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan
pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan ...
THE ROLE OF ADAT LAW IN THE FULFILLMENT OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES AS AN INDONESIAN CITIZEN
(2014-01-24)
Before we discuss about the role of adat law in the fulfillment of the constitutional
rights of indigenous peoples as a citizen of Indonesia, first discussed notions of adat law, the
existence of adat law, adat law and ...
PENGUASAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN KEPEMILIKAN LAHAN MAKAM MODERN
(2014-01-24)
Pada masa sekarang ini kebutuhan manusia akan tanah makin terasa
sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan kegiatan sektor
ekonomi yang semakin pesat, sedangkan tanah hampir tidak pernah
mengalami perubahan atau ...
REKONSTRUKSI KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA
(2014-01-24)
Undang-Undang Dasar 1945 (pasca amandemen) tidak jelas mengatur tentang
kedudukan dan tata hubungan kerja antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan
Komisi Yudisial di Indonesia. Pengaturan ketiga lembaga tersebut ...
KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DALAM PERUSAHAAN PASANGAN USAHA
(2014-01-24)
Penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura (PMV) dalam
Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) maka PMV akan menjadi satu
dengan PPU karena turut berpartisipasi dalam pemilikan sebagian kecil
saham perusahaan untuk jangka waktu ...
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT NGADHU-BHAGA, KABUPATEN NGADA – NTT
(2014-01-24)
The goal of the study to improve alternative dispute resolution of adat land conflict
within local knowledge perspectif in Ngadhu-bhaga community , Flores, Nusa Tenggara
Timur. In the socio-cultural reality of local ...
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI GRATIFIKASI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2014-07-04)
Pengaturan gratifikasi di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan berlandaskan filosofi, sosiologis dan
yuridis. Pengaturan tersebut dilandaskan pada ...
THE ROLE OF ADAT LAW IN THE FULFILLMENT OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES AS AN INDONESIAN CITIZEN
(2014-07-04)
Before we discuss about the role of adat law in the fulfillment of the constitutional
rights of indigenous peoples as a citizen of Indonesia, first discussed notions of adat law, the
existence of adat law, adat law and ...