KEABSAHAN PERKAWINAN UMAT ISLAM YANG DILAKSANAKAN MELALUI INTERNET DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Abstract

Perkawinan merupakan perkara yang dianjurkan dan dimotivasi oleh Islam. Banyak sekali Ayat Allah Azzawajalla dan Hadits Rasululloh Shallallohu’alaihi Wasallam yang memerintahkan agar manusia segera melakukan perkawinan dan tentang keutaman-keutamannya, sehingga menunjukan bahwa agama Islam sangat perhatian terhadap kehidupan manusia di muka bumi ini terkhusus masalah perkawinan. Perkawinan di Indonesia dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal terpenting lainnya yang harus juga dipenuhi yaitu perkawinan tersebut harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada akhir-akhir ini muncul sebuah fenomena perkawinan yang dilakukan sebagian orang melalui internet. Rumusan masalah dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, diantaranya : 1. Apakah sah perkawinan umat Islam yang dilaksanakan melalui internet ditinjau dari Hukum Islam; 2. Bagaimana mekanisme pencatatan perkawinan jarak jauh melalui internet oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah sah perkawinan umat Islam yang dilaksanakan melalui internet ditinjau dari Hukum Islam dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pencatatan perkawinan jarak jauh melalui internet oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:93). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, xv dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 95) Kesimpulan dari penulisan skripsi ini Perkawinan yang dilakukan melalui internet adalah sah menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Hanbali dan ini merupakan pendapat terkuat karena dirasa memiliki dalil-dalil yang lebih kuat dan lebih bermanfaat dilakukan pada zaman sekarang, tentunya harus dengan faktorfaktor tertentu seseorang bisa melakukan perkawinan seperti ini sehingga tidak bermudah-mudahan melakukannya. Dalam hal pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah, maka proses pencatatan perkawinan jarak jauh melalui internet berbeda dengan perkawinan pada umumnya, yaitu pada teknis dalam hal persetujuan calon mempelai bagaimana cara mereka (kedua mempelai) dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan mereka dan akta nikah harus dikirim melalui faksimail untuk ditandatangani oleh mempelai laki-laki jika tidak diwakilkan oleh orang lain, sehingga akta nikah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Saran dari penulis terkait dengan penulisan skripsi ini, yaitu supaya Pemerintah bersegera untuk membuat suatu Peraturan yang mengatur tentang mekanisme perkawinan jarak jauh melalui internet, karena sampai pada saat ini belum ada Peraturan yang mengatur tentang perkawinan jarak jauh melalui media internet sehingga tidak ada kepastian hukum bagi seseorang yang melakukan perkawinan semacam ini di Indonesia.