Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Abstract

Semakin maraknya kasus perjudian online di Indonesia membuat aturan dalam KUHP dirasa kurang mampu dalam menanggulangi kejahatan perjudian online sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Adanya UU ITE menjadikan azas Lex Specialis Derogat Legi Generali berpean penting dalam menindak kasus perjudian. Namun pada kenyataannya, masih didapati beberapa kekurangan peran penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang tidak memperhatikan azas tersebut. Seperti pada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 536/Pid.B/2015/Pn.Gpr, penuntut umum tidak mengedepankan azas Lex Specialist Derogat Legi Generali. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum (legal research) dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, dan metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalan skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif. Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terdapat asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang menyatakan peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Adanya UU ITE menjadikan asas tersebut berperan penting dalam menindak kasus perjudian. Permasalahan mendalam adalah terdapat pada kesesuaian penuntut umum dalam membuat surat dakwaannya dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka dari itu penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan mencari putusan yakni menganalisis. Setelah menganalisis putusan tersebut, penulis berhasil menemukan ketidakcermatan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang dapat dikatakan tidak memperhatikan azas Lex Specialis Legi Derogat Legi Generali. Dalam Putusan Nomor: 536/Pid.B/2015/Pn.Gpr penuntut umum mendakwa dengan dakwaan Pasal KUHP yang merupakan peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus. Jika dikaitkan dengan azas Lex Specialis tersebut, dakwaan penuntut umum tidak tepat. Dari analisa penulis menunjukkan bahwa pembuktian yang terdapat dalam persidangan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kriteria perjudian online sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Saran dalam skripsi ini adalah penegakan hukum di Indonesia harus diimbangi dengan penerapan hukum dan kepatuhan hukum yang sesuai dengan kemanfaatan, kepastian serta keadilan bagi masyarakat luas yang hidup dalam negara hukum ini. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan haruslah cermat dan jelas sehingga terdapat kesesuaian antara pebuatan terdakwa dengan pasal yang didakwakan.