ANALISIS YURIDIS PROSES PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)

Abstract

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah di Indonesia kepada pemerintah telah diintruksikan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia oleh ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UUPA. Pendaftaran tanah di Indonesia ada dua macam yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik telah dilaksanakan di Desa Cangkring pada tahun 2009-2010. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul ”ANALISIS YURIDIS PROSES PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)”. Rumusan masalah meliputi 2 (dua) hal yaitu : pertama, tentang kesesuaian proses pendaftaran tanah secara sistematik yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; kedua, hambatan-hambatan dalam proses Pendaftaran Tanah Secara Sistematik di Desa Cangkring. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami proses pendaftaran tanah secara sistematik yang dilakukan Panitia Ajudikasi di Desa Cangkring, dan untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan dalam proses pendaftaran tanah secara sistematik di Desa Cangkring. Penulisan skripsi ini menggunakan metode dengan tipe yuridis normatif. Dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Sumber hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum adalah menggunakan analisis deskrptif normatif, yang selanjutnya menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi. Proses-proses yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik di Desa Cangkring, yaitu : pertama, melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik; kedua, melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam pendaftaran tanah secara sistematik, antara lain: pengumpulan dan pengelolaan data fisik, pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, dan penyimpanan daftar umum dan dokumen. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Panitia Ajudikasi dalam proses pendaftaran tanah secara sistematik di Desa Cangkring, yaitu : sosialisasi yang kurang sukses, kesulitan melengkapi persyaratan administrasi, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum khususnya hukum pertanahan, besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masyarakat, dan adanya sengketa batas tanah. Hambatan-hambatan tersebut dapat ditangani oleh Panitia Ajudikasi dengan lancar. Kesimpulan penulis terhadap proses pendaftaran tanah secara sistematik di Desa Cangkring tersebut telah tepat karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan yang menjadi dasar hambatan dilaksanakannya proses pendaftaran tanah secara sistematik di Desa Cangkring tersebut ialah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Cangkring sehingga informasi yang disampaikan oleh penyuluh tidak dapat diterima dengan baik dan rendahnya tingkat pendidikan juga menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum.