Analisis Dakwaan Penuntut Umum dan Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Abstract

Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara di persidangan. Dalam menulis surat dakwaan penuntut umum dituntut untuk cermat dan teliti, serta memperhatikan syarat materiil dan syarat formil pembuatan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dalam Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu yang dikaji penulis, penuntut umum tidak memperhatikan secara spesifik perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa EC, sehingga pasal yang seharusnya didakwakan kepada terdakwa tidak dicantumkan dalam surat dakwaan. Hakim memutus terdakwa berdasarkan dakwaan lebih subsidair penuntut umum yakni Pasal 354 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan Berat. Penulis menilai bahwa hakim memiliki keleluasaan dan kemerdekaan untuk mempertimbangkan hal-hal terkait perbuatan terdakwa EC tidak hanya berdasarkan surat dakwaan, tetapi dengan perimbangan fakta-fakta materiil perbuatan terdakwa. Tujuan Penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis kesesuain antara surat dakwaan penuntut umum dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan untuk menganalisis kesesuain penjatuhan sanksi Pidana dalam Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu dengan fakta materiil perbuatan terdakwa. Guna mendukung penulisan skripsi ini menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta metode analisa bahan hukum deduktif. Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini yang pertama adalah pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi rumusan perbuatan terdakwa secara keseluruhan disesuaikan dengan fakta-fakta materiil perbuatan terdakwa EC dalam proses pemeriksaan. Penuntut umum dalam Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu mendakwa terdakwa EC secara subsidaritas, yakni Pasal 340 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Pasal 354 ayat (1) KUHP, dan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Namun penuntut umum tidak mendakwa terdakwa EC dengan pasal yang rumusannya lebih mencakup perbuatan terdakwa EC yakni Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan Berat Berencana. Proses pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan hakim menilai dari proses pembuktian ditemukan bahwa terdapat unsur pemberat pidana yakni unsur “direncanakan terlebih dahulu” namun penuntut umum mengabaikannya sehingga Pasal 355 ayat (1) KUHP tidak dicantumkan dalam surat dakwaan. Dalam pertimbangannya, hakim membenarkan adanya unsur “direncanakan terlebih dahulu” tersebut namun hakim tidak memutus terdakwa EC berdasarkan Pasal 355 ayat (1) KUHP dikarenakan Pasal tersebut tidak didakwakan oleh penununtut umum. Saran dari penulisan skripsi ini adalah penuntut umum dalam membuat surat dakwaan haruslah teliti dan cermat karena surat dakwaan merupakan dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara dan penjatuhan pidana yang dilakukan terdakwa dengan memperhatikan pasal yang rumusannya lebih relevan dengan fakta materiil perbuatan terdakwa. Saran yang kedua dalam penulisan ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus lebih memperhatikan fakta-fakta dalam proses pemeriksaan dan dijadikan sebagai suatu pertimbangan diatas ketentuan-ketentuan yuridis yang membatasi kemandirian peradilan, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu hendaknya memutus terdakwa berdasarkan pasal yang rumusannya relevan dengan perbuatan terdakwa sehingga kebenaran materiil dapat tercapai.