Perlindungan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor: 993/Pid.Sus/2018/Pn.Bks.)

Abstract

Perdagangan orang semakin marak berkembang dari tahun ke tahun dan mengalami peningkatan, korban dari perdagangan orang ini sering terjadi pada wanita dan anak-anak, dengan tujuan untuk mengeksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Banyak cara dilakukan pelaku untuk mengeksploitasi korban, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang akan digunakan pelaku untuk dirinya sendiri. Sehingga korban eksploitasi akan mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Dalam kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah mengenai kasus korban eksploitasi yang korbannya adalah anak (umur dibawah 18 tahun) yang diambil dari putusan nomor 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks. Untuk terdakwa yang mengeksploitasi anak tersebut didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal-pasal yang ada dalam dua undang-undang khusus yang mengatur kejahatan tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari kedua undang-undang diatas, penulis membedakan dalam penormaannya dan pemberian sanksi, manakah yang lebih berat ancaman pidananya dan lebih melindungi korban eksploitasi terhadap korban anak tersebut. Selain itu, dari kedua undang-undang tersebut manakah yang tepat dikenakan pada terdakwa bila dikaitkan dengan Asas Lex Spesialis Derogate Legi Generali. Tujuan penelitian ini digunakan untuk mengetahui perlindungan terhadap korban eksploitasi pada anak berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta untuk mengetahui putusan hakim nomor 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks. apakah sudah sesuai dengan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Law in books yaitu meneliti dengan cara menggunakan studi perundang-undangan dengan cara membandingkan undang-undang satu dengan yang lain dalam suatu studi putusan bernomor 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks. Serta menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa antara kedua undang-undang yakni UU PTPPO dan UUPA yang lebih berat sanksi pidananya dan lebih melindungi korban adalah UU PTPPO dari segi penormaan, pemberian sanksi, pemberatan pidana dan bentuk perlindungan korban lainnya. Dan untuk putusan hakim nomor 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks. yang dikaitkan dengan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali telah sesuai dengan turunan asas tersebut yakni, Asas Lex Specialis Sistematis. Saran dari penulisan skripsi tersebut untuk para penegak hukum bahwasanya lebih teliti untuk mendakwakan pasal yang dikenakan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan beberapa kondisi, untuk korban terhadap anak di bawah umur dalam tindak pidana ini dalam undang-undang telah disebutkan adanya pemberatan sanksi pidana, namun penuntut umum tidak memperhatikan hal tersebut. Dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna maka penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari pembaca terhadap penulisan skripsi ini. Dan apabila penulisan skripsi ini bisa dikembangkan oleh penulis berikutnya akan dengan senang hati penulis mempersilahkan untuk digunakannya skripsi ini sebagai bahan yang akan digunakan.