Pengelolaan Makam Sebagai Akibat Keterbatasan Lahan Pemakaman Di Surabaya the Management Tombs as a Result of Limited Burial Land in Surabaya

Abstract

Pemakaman berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggarakan Pemakaman Jenazah adalah serangkain kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman. Banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa makam yang tidak ada gundukannya bukan merupakan makam, setiap manusia memiliki pandangan dan cara yang dianut untuk memakamkan jenazah keluarganya, hal ini menjadi persoalan yang sulit diatasi karena pandangan setiap orang berbeda-beda. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menarik untuk dikaji dan ditelaah lebih lanjut dalam penulisan skripsi tentang pengelolaan makam khususnya di wilayah Kota Surabaya. Rumusan masalah dalam hal ini, adalah : (1) Apakah pengelolaan jarak antar pemakaman sebagai akibat keterbatasan lahan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 ? dan (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anggota masyarakat yang hendak melakukan pemakaman terhadap keterbatasan lahan untuk makam ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundangundangan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Pengelolaan jarak antar pemakaman sebagai akibat keterbatasan lahan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003, dimana dalam hal ini bertujuan untuk pemerataan lahan makam sehingga dapat dipergunakan dengan baik dan adil sesuai dengan peruntukannya. Pelayanan Pemakaman merupakan salah satu bentuk layanan Pemerintah Daerah yang sangat penting kepada masyarakat, sebab kematian merupakan hal yang alami, tidak dapat dipercepat juga tidak dapat ditunda oleh manusia, yang selalu dan pasti terjadi setiap saat, sehingga Pemerintah Daerah harus dapat menyediakan layanan tersebut terutama dalam hal penyediaan petak makam yang diperlukan oleh masvarakat. Kedua, Bentuk perlindungan hukum terhadap anggota masyarakat yang hendak melakukan pemakaman terhadap keterbatasan lahan untuk makam, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, banyak sekali permasalahan menyangkut keberadaan pemakaman tersebut. Mulai dari lahan yang terbatas, pengaturan, sampai pada peruntukan dan masalah-masalah lainnya. Dalam kenyataannya, pelaksanaan ketentuan tersebut di atas masih terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Saran yang diberikan bahwa, Hendaknya masyarakat pada umumnya dan masyarakat di wilayah kota Surabaya dapat memahami dan menyadari bahwa lahan dan tanah untuk pemakaman sudah semakin terbatas, sehingga masyarakat yang keluarganya meningal dan akan dimakamkan dapat menggunakan lahan secara baik, tepat dan efektif sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah. Hendaknya penegakan hukum dan penerapan sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah dapat ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik kepada siapa saja dengan adil. Dengan demikian peraturan yang telah dibuat tidak sia-sia belaka namun mampu diterapkan dengan baik demi tegaknya penyediaan lahan pemakaman yang baik. Pada kenyataannya banyak penggunaan makam yang meyalahi luas dan ukuran yang ditetapkan, sehingga merugikan kepentingan umum.