Analisis Yuridis Masa Penahanan Serta Tidak Didampinginya Terdakwa oleh Penasihat Hukum dalam Tindak Pidana Perjudian

Abstract

Putusan Hakim dalam hukum pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Suatu perkara pidana yang akan diajukan dalam persidangan untuk memperoleh putusan, tentunya terdapat proses-proses sebelum perkara tersebut diajukan dipersidangan, yaitu adanya penyidikan, penuntutan yang mana jika ada kepentingan terhadap proses-proses tersebut maka penegak hukum bisa melakukan penahanan. Dalam kewenangannya untuk melakukan penahanan, tentunya ada jangka waktu yang membatasi suatu penahanan bagi tersangka atau terdakwa, aturan hukum tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Bagian Kedua mengenai penahanan dalam Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP, sehingga dengan adanya aturan tersebut terdapat batas waktu yang harus dipatuhi oleh penegak hukum. Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk menganalisis suatu putusan mengenai Masa Penahanan Serta Tidak Didampinginya Terdakwa Oleh Penasihat Hukum Dalam Tindak Pidana Perjudian pada perkara Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit. Pertama, penjatuhan pidana bagi terdakwa dalam perkara Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Kedua, pemeriksaan perkara Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui maksud dari penelitian yang akan dibahas. Sebagaimana tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami kesesuaian penjatuhan pidana bagi terdakwa dalam perkara Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit dengan ketentuan dalam KUHAP serta untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pemeriksaan perkara Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit dengan ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP. Metode penelitian pada skripsi ini meliputi, tipe penelitian yang bersifat penelitian hukum (legal research), pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer (undang-undang) dan bahan hukum sekunder (bukubuku, literatur) serta melakukan analisa bahan hukum. Kesimpulan yang pertama, penjatuhan pidana dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, sehingga terpidana dapat meminta ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 95 KUHAP. Kedua, pemeriksaan dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP, karena sejak awal proses pemeriksaan perkara sampai akhir sidang pengadilan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Saran dalam penulisan skripsi ini adalah aparat penegak hukum seharusnya lebih teliti dalam memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan penahanan, karena aparat penegak hukum harus memprioritaskan ketiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum supaya tersangka atau terdakwa tidak dirugikan dan mendapatkan keadilan, serta Hakim seharusnya lebih cermat dalam memperhatikan ketentuan Pasal 56 KUHAP, karena dalam ketentuan tersebut tidak hanya mengacu terhadap pasal yang dijatuhkan yang ancaman pidananya dibawah lima tahun tetapi juga mengacu kepada pasal yang disangkakan atau didakwakan. Hal tersebut berkaitan dengan dakwaan pertama yaitu ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama sepuluh tahun. Maka sesuai dengan ancaman pidana dalam dakwaan pertama seharusnya tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasihat hukum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan pengadilan. Dengan adanya pendampingan oleh penasihat hukum tersangka atau terdakwa dapat terhindar dari penyiksaan, pemaksaan, dan kekejaman.