ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Abstract

Kasus persetubuhan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur semakin menyadarkan dan mendesak seluruh komponen masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Serangkaian tindakan tersebut, dapat mengakibatkan luka secara fisik maupun gangguan psikologis terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan. Selain itu dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kedewasaan anak. Maka dari itu upaya perlindungan anak itu perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah akibat hukumnya apabila surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terdapat pada putusan No. 372/Pid.B/2009/PN.KLD tidak memenuhi syarat Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan kesesuaian amar putusan pengadilan Negeri Kalianda No. 372/Pid.B/2009/PN.KLD yang mempidana terdakwa dengan syarat putusan sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui konsekwensi akibat hukumnya apabila surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terdapat pada Putusan No. 372/Pid.B/2009/PN.KLD tidak memenuhi syarat Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dan untuk mengetahui kesesuaian amar putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 372/Pid.B/2009/PN.KLD yang mempidana terdakwa dengan syarat putusan sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research). Pendekatan masalah yang digunakan adalah studi kasus (case study). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.