Kedudukan Hukum AnakSumbang Terhadap Hak Mewaris Harta KekayaanAyah Biologis

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang telah melangsungkan perkawinan.Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat disekeliling kita yang masih melakukan perkawinan tanpa dicatatkan yang disebut perkawinan sirri, selain itu masih banyak masyarakat yang melanggar hukum dengan melakukan perkawinan sedarah padahal sah atau tidaknya suatu perkawinan itu sangat menentukan kedudukan hukum seorang anak yang dilahirkan.Kedudukan anak luar kawin dalam hukum berbedadengan anak sumbang, menurut KUHPerdata hak waris anak luar kawin yang dapat diakui diatur dalam pasal 862- pasal 873 KUHPerdata kecuali pasal 867, pasal 868, dan pasal 869 KUHPerdata sebab ketiga pasal tersebut mengatur tentang hak-hak untuk anak hasil dari perzinaan atau penodaan darah. Hak dan kedudukan anak luar kawin berubah pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan latar belakang tersebut, bertolak ukur dari adanya ketidakjelasan peraturan yang mengatur hak keperdataan anak sumbang menyangkut hak waris terhadap harta kekayaan ayah biologisnya maka penulis mendalami lebih lanjut bagaimana kedudukan anak sumbang terhadap hak mewaris harta kekayaan ayah biologisnya yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul :”Kedudukan Hukum Anak Sumbang Terhadap Hak Mewaris Harta Kekayaan Ayah Biologis”.Penulis merumuskan tiga permasalahan sebagai berikut : pertama anak sumbang apakah mempunyai kedudukan mewaris menurut sistem hukum waris Indonesia; kedua, Bagian hak mewaris anak sumbang; ketiga, Upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa di dalam pewarisan anak sumbang.Penulis berharap dapat memperoleh suatu tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan khusus dalam penulisan skripsi ini.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir dalam penulisan skripsi ini.