PELAKSANAAN PENYITAAN OBJEK PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Abstract

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan perinsip kemandirian. Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih di jumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Dengan undangundang penagihan pajak diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan Negara. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu Pertama, Bagaimanakah prosedur penyitaan objek pajak dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa. Kedua, Tindakan apakah yang akan dilakukan apabila utang pajak dan atau biaya penagihan belum dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember dan tujuan khusus yakni untuk menganalisis perihal kesesuaian, Mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan penyitaan objek sita wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak dalam rangka penagihan pajak dan mengetahui dan memahami tindakan apa yang akan dilakukan apabila utang pajak dan atau biaya penagihan belum dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis isi. Apabila hutang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak, maka pejabat akan menerbitkan Surat xiii Perintah Melaksanakan Penyitaan. Dalam melaksanakan penyitaan terdapat prosedur/ tata cara malaksanakan penyitaan. Dalam melaksanakan penyitaan terdapat prosedurprosedur yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barangbarang atau objek penyitaan. Apabila utang pajak dan atau biaya pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. Jadi sekalipun penanggung pajak telah melunasi hutang pajak, tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan. Apabila hasil penjualan lelang sudah dapat menutup utang pajak (ditambah dengan biaya pelaksanaannya) sebelum barang terjual habis. Dalam hal demikian, maka penjualan dihentikan, dan barang-barang sisa penjualan dikembalikan kepada wajib pajak. (Prinsipnya adalah : penyitaan untuk dilelang hanya dilakukan atas barangbarang sekadar cukup untuk membayar utang yang bersangkutan dengan denda dan biaya-biayanya). Secara teoritis syarat dan prosedur penyitaan yang diatur dalam Undangundang Nomor 19 Tahun 2000 sudah baik dan baku, tetapi dalam prakteknya belum dapat mengatasi dan mengantisipasi masalah ataupun kendala-kendala yang dihadapi Jurusita Pajak dalam melakukan tugasnya, jadi perlu adanya langkah antisipatif untuk up-dating data profilling Wajib Pajak baik mengenai alamat rumah atau perusahaan maupun jumlah asset (harta kekayaan) yang dimiliki.