ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN FREIES ERMESSEN DALAM HUKUM ADMINISTRASI DI INDONESIA

Abstract

Asas legalitas adalah unsur yang sangat pokok dalam negara hukum. Dimana setiap kebijakan yang pemerintah keluarkan, haruslah bersandar pada asas tersebut. Tidak dapat di benarkan apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan tanpa adanya landasan hukum yang jelas. Dalam konsep negara welfare state, pemerintah diberikan kebebasan yang luas dalam mengeluarkan kebijakan atas dasar inisiatif sendiri atau yang biasa disebut “freies ermessen”. Freies Ermessen memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.selama kebijakan tersebut berdampak baik bagi kesejahteraan warga masyarakat, maka hal itu boleh saja dalam freies ermessen. Dari sinilah timbul permasalahan, apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atas dasar inisiatif sendiri tersebut bertentangan dengan asas legalitas atau tidak. Dengan begitu luasnya ruang gerak pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan maka akan sangat dimungkinkan adanya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Dan tentu saja hal ini tidak di inginkan oleh masyarakat. Permasalahan yang timbul dari penulisan ini adalah (1) Apakah dalam pelaksanaan freies ermessen pada kebijakan pemerintah bertentangan dengan asas legalitas? (2) Kebebasan bertindak atas dasar inisiatif sendiri (freies ermessen) oleh pemerintah, dapat dimungkinkan terjadinya tindakan semena-mena (detournement de pouvoir) dari pemerintah. Apa yang menjadi alasan bagi pemerintah, bahwa tindakan semena-mena itu tidak akan terjadi? Adapun tujuan diadakannya penelitian ini secara khusus adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan freies ermessen dalam hukum administrasi di Indonesia.. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa aturan hukum yang bersifat formil xiii Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menelaah semua undangundang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konsep (conseptual approarch) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dengan mempelajarinya penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa freies ermessen tidak bertentangan dengan asas legalitas, karena asas jika hanya berpegang teguh pada asas legalitas semata (hukum), maka hal itu tidaklah cukup untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang sangat dinamis. Dalam welfare state kesejahteraan masyarakat adalah hal yang utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Serta tindakan sewenang-wenang dari pemerintah dapat dihindari jika berpengang teguh pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa freies ermessen tidaklah bertentangan dengan asas legalitas, karena jika hanya berpedoman pada asas legalitas saja maka hal tersebut tidaklah cukup. Freies ermessen adalah sarana alternatif dalam mengisi kelemahan dan kekosongan undang-undang. Tindakan sewenang-wenang dari pemerintah tidak akan terjadi apabila, pemerintah dalam mengeluarkan kebijakkannya disertai dengan rasa tanggung jawab moral dan memperhatikan kepentingan umum. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.