TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr)

Abstract

Putusnya perkawinan dikarenakan cerai talak tidak memutuskan kewajiban-kewajiban serta hilangnya hak-hak yang dimiliki oleh istri. Sekalipun di dalam petitum Pemohon hanya untuk memutuskan perkawinannya saja namun hakim memiliki hak ex officio, karena jabatannya hakim dapat menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disisi lain dalam proses pemeriksaan perkara terlebih dalam memberikan putusan seorang hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang dituntut dalam petitum permohonan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 178 ayat (3) HIR. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiyah berbentuk skripsi dengan judul: “TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr)”. Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) permasalahan yaitu, pertama apakah hukum Islam mengatur hak istri dalam perkara cerai talak, kedua apa pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hak ex officio pada putusan Nomor 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr dan ketiga apakah upaya yang dapat dilakukan Termohon apabila Pemohon tidak memberikan nafkah Mut’ah. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research) dengan menggunakan tiga pendekatan masalah yaitu meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Studi kasus (case study). Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas dokumen-dokumen tidak resmi berupa buku-buku teks hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum non hukum berupa bahan-bahan yang didapat dari internet. xiii Adapun kesimpulan dari penulis skripsi ini adalah hukum Islam telah mengatur hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami apabila terjadi cerai talak sebagaimana yang telah diatur di dalam firman-firman Allah, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sekalipun di dalam petitum Pemohon hanya untuk memutuskan perkawinannya saja dan Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi tetapi dengan adanya hak ex officio hakim berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hakim dapat menentukan kewajiban kepada Pemohon termasuk kewajiban membayar Mut’ah, dikarenakan ketentuan ini merupakan lex specialis sehingga tidak bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR. Apabila Pemohon tidak menjalankan putusan yang mewajibkannnya untuk membayar Mut’ah kepada Termohon dengan jumlah tertentu maka Termohon dapat mengajukan permohonan eksekusi yang berupa surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara. Saran yang dapat punulis tulis dalam skripsi ini adalah dengan adanya hak ex officio hakim berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebaiknya hakim menggunakannya secara optimal dalam memutus perkara cerai talak agar hak-hak istri yang diceraikan dapat terlindungi. Selain itu sebaiknya istri sebagai Termohon tidak menyiakan haknya dalam mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut suami (Pemohon) agar memenuhi hak-hak istri yang diceraikan.