PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH YANG MOGOK KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Abstract

alam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Pada tahun 1974 pemerintah Orde Baru melahirkan gagasan mengenai Konsep Hubungan Industrial Pancasila Metode yang dipakai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah secara yuridis normatif Mogok kerja yang dilindungi hukum adalah mogok kerja yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku, maka hal ini tidak sah dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Kesimpulan yang dapat di ambil adalah Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mogok kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 masih banyak terjadi persepsi di kalangan masyarakat dan pemerintah.