Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Melalui Seritifkasi Halal pada Produk Obat-Obatan

Abstract

Tujuan umum melengkapi tugas akhir dan persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Jember dan sebagai salah satu wahana pengembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu hukum yang telah di dapat selama perkuliahan serta fakta yang terdapat di masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat baik kepada para pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Tujuan khsususnya yaitu untuk mengetahui dan memahami regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal pada produk obatobatan yang beredar di Indonesia, untuk mengetahui dan memahami pengawasan produksi dan peredaran obat-obatan yang bersertifikasi halal di Indonesia, serta untuk mengetahui dan memahami implikasi hukumnya jika produk obat-obatan yang beredar di Indonesia memiliki label halal tetapi produknya belum bersertifikasi halal. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian yuridis normatis dan menggunakan pendekatan masalah melalui undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, dilanjutkan dengan analisa bahan hukum. Hasil penelitian skripsi ini yaitu bahwa regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal pada produk obat-obatan yang beredar di Indonesia masih belum memberikan kepastian hukum, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kadaluarsa Pada Penandaan/Label Obat,Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Pangan, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan. Namun terdapat kelemahan terhadap regulasi yang terkait dengan sertifikasi tersebut karena peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan peraturan menteri belum diberlakukan dan di sahkan. Pengawasan terhadap produksi dan peredaran produk obat-obatan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), sedangkan pengawasan terhadap produk obat-obatan yang bersertifikasi halal di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Implikasi hukumnya jika produk obat-obatan yang beredar memiliki label halal tetapi produknya belum bersertifikasi halal merupakan suatu penipuan atau pemalsuan label halal pada kemasan produk obat-obatan yang kemudian akan dilakukan penarikan produk tersebut dari peredaran. Namun sebelum dilakukan penarikan produk dari peredaran, maka LPPOM-MUI berhak mengambil langkah hokum, namun sebelum itu pihak LPPOM-MUI melakukan negoisasi atau pembinaan agar perusahaan tersebut mau mendaftarkan produknya untuk mendapat sertifikat halal, karena pada dasarnya LPPOM-MUI lebih mengutamakan cara musyawarah kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun apabila pihak LPPOM-MUI sudah menegur sampai 3(tiga) kali dan perusahaan tersebut tidak berkenan untuk mendaftarkan produknya dan tetap mencantumkan label halal LPPOM-MUI dalam kemasannya, maka dengan terpaksa LPPOMMUI akan mengambil tindakan yang tegas yaitu melaporkan kepada pihak yang berwajib.