EKSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM PELAKSANAAN SISTEMPEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Abstract

Terkait pembentukan kebijakan pemerintah daerah yang demokratis dalam pelaksanaan sistem pemerintahan bahwasanya partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.