PENGATURAN RECALL DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRATIS BERDASAR UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Abstract

Menurut ketentuan Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Anggota dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur undangundang”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam praktek ketatanegaraan

Indonesia memungkinkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan, namun dengan tatacara yang telah diatur dalam undang-undang. Walaupun telah jelas diatur di dalam peraturan perundang- undangan namun tetap sering muncul permasalahan menyangkut hal hak recall. Partai politik sering menggunakan senjata hak recall dengan sewenang-wenang, seperti jika ada anggota di Dewan Perwakilan Rakyat yang menyuarakan suara rakyat namun tidak sejalan dengan himbauan atau anjuran yang ditetapkan oleh partai politik maka partai politik tersebut sering mengancam akan melakukan recall kepada anggotanya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak sejalan dengan partai politik sebagai organisasi induknya. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu Bagaimanakah penerapan prosedur recall terhadap keanggotaan anggota DPR RI dan Apakah hak recall yang dilakukan oleh partai politik sesuai dengan Pasal 22 B UndangUndang

Dasar Negara Republik Indonesia ? Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara terkait recall terhadap keanggotaan anggota DPR RI. Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan hukum ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prosedur recall terhadap keanggotaan anggota DPR RI berikut apakah hak recall yang dilakukan oleh partai politik sesuai dengan Pasal 22 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undangundang

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum sebagai penunjang.