PERSPEKTIF HUKUM PEKERJA/BURUH YANG MELAKUKAN MOGOK KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Abstract

Pekerja merupakan sumber penghasilan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga dan setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28 (1) yang artinya bahwa setiap manusia terutama warga negara Indonesia sejak lahir mempunyai hak yang sama dalam hal untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tenaga kerja mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sehingga hak atas pekerjaan bagi seseorang adalah hak asasi yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Atas dasar prinsip konstitusional tersebut maka pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja dan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada skripsi ini penulis mengangkat judul PERSPEKTIF HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH YANG MELAKUKAN MOGOK KERJA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003, menurut penulis sudut pandang pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja yang merupakan sebagian dari hak-hak pekerja/buruh dan tentu saja berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan menarik untuk dicermati. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengamati Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam kaitanya dengan pengaturan penyelesaian perselisihan hubungan industial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, termasuk pada mogok kerja tidak dapat respon pengusaha. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif,. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Kesimpulan dari skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, xiv karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini telah menimbulkan ketidakadilan bagi buruh. Saran dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial perlu ditinjau ulang karena Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini dianggap menghilangkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hubungan kerja buruh/pekerja tersebut.