STUDI KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN MENURUT UUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH DI AMANDEMEN

Abstract

Menurut UUD 1945 Sistem Pemerintahan lndonesia adalah Presidensil. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen menempatkan dan memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Presiden (executive heavy). Presiden memegang kekuasaan di bidang eksekutif, yudikatif dan legeslatif. Berbicara mengenai kekuasaan tentu tidak lepas dari adanya hubungan kerja antara Presiden dengan MPR. Menurut UUD 1945 sebelum amandemen hubungan kerja antara Presiden dengan MPR adalah Presiden melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan-ketetapan MPR. MPR meminta pertanggungjawaban dari Presiden/Mandataris mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pertanggungjawaban tersebut, Berbicara mengenai kekuasaanjuga tidak lepas dari adanya pertanggungjawaban. Menurut UUD 1945 sebelurn arnandemen pertanggungjawaban Presiden adalah kepada MajeJis Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaannya sebagian besar adalah Parlemen (DPR). Presiden sewaktu­ waktu dapat diberhentikan dari jabatan karena pertanggungjawaban politiknya ditolak. Sehingga menurut beberapa ahli hukum Tata Negara sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 sebelum amandemen adalah Presidensil semu atau Quasi Presidensil. Hal ini kurang mampu menjamin adanya kestabilan dalam pemerintahan. Oleh sebab itu diadakan amandemen terhadap UUD 1945. Hal inilah yang mendorong penulis untuk merumuskan permasalahan mengenai hubungan kerja Presiden dengan MPR, tindakan politik yang dilakukan oleh MPR apabila Presiden melanggar hukum dan/atau Undang-undang Dasar 1945 serta pertanggungjawaban Presiden sebelum dan sesudah di amandemen. Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan melakukan instrumen­ instrumen sebagai berikut: metode pendekatan masalah dilakukan secara yuridis nornatif dengan pendekatan komparatif; sedangkan sumber bahan penelitian yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder; dan analisis bahan penelitian dengan menggunakan rnetode analisis diskriptif kualitatif. Dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah di amandemen terdapat perbedaan mengenai hubungan kerja antara Presiden dengan MPR. Perbedaannya adalah sebelum amandemen Presiden sebagai mandataris MPR yaitu menjalankan Garis­ Garis Besar Haluan Negara dan Presiden tunduk serta bertanggungjawab kepada Majelis. Hubungan kerja apabila dikaji dari kekuasaan, maka kekuasaan itu dibatasi. Sebelum amandemen kekuasaan Presiden tidak dibatasi, sedangkan setelah di amandemen kekuasaan Presiden hanya dua pereode. Dalam DUD 1945 setelah di amandemen Presiden dapat diberhentikan oleh MPR Jewat proses dengan terlebih dahulu DPR mengajukan permintaan kepda Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus bahwa Presiden telah melakukan peJanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya. Dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah di amandemen terdapat persamaan dan perbedaan dalam hal pertanggungjawaban Presiden. Adapun persamaannya adalah adanya pertanggungjawaban moral dari seorang Presiden untuk memenuhi atau mematuhi sumpah. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa sebelum amandemen Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak, MPR mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden), maka Presiden bertanggungjawab kepada MPR. Setelah di amandemen Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu -pasangan secara langsung oleh rakyat, maka Presiden bertanggungjawab kepada rakyat selaku yang memilihnya.