TINJAUAN MENGENAI GUGATAN TERHADAP PARTAI POLITIK YANG DIDUGA MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1999 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.01.G/WPP/2001)

Abstract

Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi kebijakan negara melalui Partai Politik sesuai asas Demokrasi. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan manifestasi kedaulatan rakyat, bukan perwujudan kekuatan ekonomi, maka diperlukan pembatasan sumber keuangan Partai Polit1k untuk mencegah penyalahgunaan uang demi kepentingan politik (money politic). Keterbukaan Partai Politik dalam hal keuangan merupakan informasi penting bagi warga negara untuk menilai dan memutuskan dukungannya terhadap Partai Politik.