PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DITINJAU DAR! ASPEK KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi di Pemerintah Kabupaten Jember)
Abstract
Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta
memperhatikan potensi dan keanekaragman daerah. Hal ini tercermin dalam
sebuah peraturan perundang- undangan ycng mcngatur mcngenai ctonomi daerah,
Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten lember merupakan manivestasi
dati Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah. Hal ini tercermin salah satunya dengan dibentuknya
lembagalorganisasi perangkat daerah yang menjadi instrumen penting dalam
pelaksanaan otonomi daerah.
Pemerintah Daerah Kabupaten lember sebagai salah satu kabupaten di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berusaha melaksanakan otonomi
daerah. Kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten
lember berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. dinas daerah;
d. lembaga teknis daerah;
e. kecamatan;dan
f. kelurahan
Apabila ditinjau dari aspek kelembagaan perangkat daerah, maka otonomi
daerah yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten jember telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari susunan
organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang telah diatur oleh peraturan daerah
sebagai implementasi dati Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi
daerah di Kabupaten Jember, dintaranya:
a. Faktor Manusia;
b. Faktor Keuangan;
c. FaIctorPeralatan;
d. Faktor Organisasi dan Manajemen;
R1NGKASAN
e. Faktor Kondisi Daerah.
Melalui otonomi dibarapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan
seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur
daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam
membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi
sumber-sumher pendapatannya dan mampu menetapkan beJanja daerah seeara
ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah
untuk meningkatkan kinerja dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah
atasannya maupun kepada publiklmasyarakat.
Permasalahan otonomi daerah, sebenarnya tidak akan pernah habis untuk
didiskusikan, namun yang terpenting pada masa ini adalah bagaimana lembaga
baik lembaga pusat maupun lembaga daerah dapat memberikan pelayanan secara
lebih efisien dan efektif kepada masyarakat. Otonomi daerah bukanlah merupakan
suatu tujuan, akan tetapi merupakan suatu proses bagi penyelenggaraan
administrasi.
Collections
- UT-Faculty of Law [6257]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH, DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBER)
KURNIAWATI, MARIA MAGDALENA HESTI (2016-05-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas ... -
Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember) The Effect of Financial Statements Presentation, Financial Statements Accessibility and Regional Financial Accounting Systems to Transparency and Accountability Regional Financial Management (Study of Jember Sub Department of Local Government)
Magdalena Hesti Kurniawati, Maria (UNEJ PRESS, 2016)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas ... -
PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH (PERATURAN DAERAH) MELALUI MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Yuri Sulistyo (2014-01-21)Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni untuk menganalisis bentuk pengawasan yang diterapkan pemerintah terhadap produk hukum daerah yang kemudian dikaitkan dengan mekanisme pembatalan perda berdasrkan UU No. 32 Tahun ...