OVERMACHT DALAM PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN YANG DISAHKAN PENGADILAN NIAGA ( Studi Putusan MA. Nomor 01-PK/N/2003)

dc.contributor.advisor	HARIYANI, Iswi
dc.contributor.advisor	SUGIJONO
dc.contributor.author	SANTOSO, Eko
dc.date.accessioned	2015-11-13T08:58:19Z
dc.date.available	2015-11-13T08:58:19Z
dc.date.issued	2015-11-13
dc.identifier.nim	000710101110
dc.identifier.uri	http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/64541
dc.description.abstract	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dalam prakteknya masih banyak kelemahan yang perlu disempurnakan. Hal ini tampak dari adanya putusan yang sangat berbeda (bertentangan) antara Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Tingkat I dengan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tingkat Tertinggi. Penyebab perbedaan putusan tersebut terletak pada perbedaan sikap terhadap keadaan overmacht yang menimpa debitur, yang di dalam Undang-Undang Kepailitan memang tidak diatur secara jelas.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	OVERMACHT	en_US
dc.title	OVERMACHT DALAM PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN YANG DISAHKAN PENGADILAN NIAGA ( Studi Putusan MA. Nomor 01-PK/N/2003)	en_US
dc.type	Thesis	en_US