KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Abstract

Dalam era reformasi telah membawa perubahan yang besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya pada tingkat pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dengan semangat mengedepankan partisipasi masyarakat. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa perlu adanya suatu wadah yang dapat membantu urusan pemerintah desa tersebut. Wadah tersebut dapat dibentuk oleh pemerintah desa itu sendiri dan bisa juga dibentuk oleh masyarakat desa itu sendiri. Wadah ini merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang mana bisa membantu pelaksanaan pembangunan desa. Praktik pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa di Indonesia selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan adanya Undang-Undang tersebut penulis dapat mengetahui kedudukan dan kewenangan lembaga kemasyarakatan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan satu sama lain dalam kesatuan untuk mewujudkan nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan kedudukan, peran, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menyusun sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai hubungan pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan desa serta kendala-kendala yang dihadapi lembaga kemasyarakatan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui, mengkaji dan memahami hubungan pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dan untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh lembaga kemasyarakatan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. xiii Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif

Kesimpulan dari pokok bahasan yang telah diuraikan yaitu lembaga kemasyarakatan desa sebagai bagian dari struktur pelaksanaan birokrasi pemerintahan mempunyai tugas untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Selain hal tersebut lembaga kemasyarakatan desa juga berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Kendala yang dihadapi oleh lembaga kemasyarakatan desa dalam pelaksanakan pembangunan desa yakni kurangnya sosialisasi terkait tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa kepada masyarakat sehingga menyebabkan lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut tidak berfungsi sesuai dengan keberadaannya. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan kepada masyarakat sehingga mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki lembaga kemasyarakatan. Saran dari penulis, mengingat lembaga kemasyarakatan desa sangatlah penting terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan desa dan sumber daya manusianya, maka sebaiknya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan para pengurus lebih ditingkatkan. Hal tersebut berguna untuk mencegah tindakan yang melanggar aturan. Diharapkan aparatur pemerintahan desa lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat sesuai dengan fungsi lembaga itu sendiri. Peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam mewujudkan penyelenggaraan pembangunan desa yang baik.