SISTEM SANKSI DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ( Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 215/Pid.B/2013/PN.Jr )

Abstract

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa sistem sanksi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui keputusan hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 215/Pid.B/2013/PN.Jr. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan untuk menganalisa tujuan pemidanaan dengan hukuman pidana penjara yang diberikan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 215/Pid.B/2013/PN.Jr. Metode penelitian yang digunakan terhadap pengajian studi kasus pada penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 215/Pid.B/2013/PN.Jr. Sumber bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks dan sumber bahan non hukum adalah berupa buku tentang kedokteran karena dalam skripsi ini beruang lingkup pada penggunaan Narkotika. Kesimpulan yang pertama adalah putusan hakim di Pengadilan Negeri Jember Nomor: 215/Pid.B/2013/PN.Jr kurang sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dalam undangundang tersebut setiap Pecandu Narkotika diwajibkan untuk dilakukan upaya rehabilitasi. Kesimpulan yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai kelemahan dalam sistem sanksinya yang dapat menjadikan hakim salah menafsirkan aturan didalamnya. Sehingga putusan hakim dalam tindak pidana Narkotika seringkali tidak sesuai teori tujuan pemidanaan karena tidak adanya pemisahan sistem sanksi dalam Undang-Undang tersebut.