KEPASTIAN HUKUM DALAM PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN

Abstract

Kesimpulan dan saran yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Kesimpulan, pertama yaitu Regulasi penanaman modal bidang pertambangan terhadap peraturan pelaksananya masih terdapat missmanagement terhadap pengelolaan dan penetapan wilayah pertambangan serta adanya inkonsistensi terhadap penetapan regulasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan. Kedua, hukum investasi bidang pertambangan dikaitkan dengan asas kepastian hukum masih terdapat regulasi-regulasi yang berbenturan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta jika dikaitkan dengan asas kemanfaatan dan keadilan hukum, UU PM dan UU Minerba telah menjamin penyelenggaraan asas kemanfaatan dan keadilan hukum . Saran, pertama yaitu Pemerintah sepatutnya memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh investor karena dapat menimbulkan keragu-raguan investor dalam melakukan penanaman modal di sektor pertambangan. Kendala-kendala tersebut seharusnya disikapi pemerintah dengan melihat ketentuan peraturan-peraturan yang begitu variatif dengan jalan meninjau kembali UU PM dan UU Minerba berserta peraturan agar investor merasa benar-benar terjamin berkaitan dengan kepastian hukum dalam rangka melakukan penanaman modal di sektor pertambangan.. Kedua, Seharusnya Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang sudah ada sebelum diterbitkannya UU Minerba untuk dievaluasi kembali sesuai dengan tujuan Negara Indonesia agar Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang hampir selesai masa kontraknya dengan Pemerintah Indonesia untuk melakukan kembali renegosiasi demi menjamin cita-cita bangsa serta hakekat tujuan Negara Indonesia.